beritalokal.my.id, Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan kota kembali menunjukkan hasil positif. Dalam laporan Global Liveability Index 2025 yang diterbitkan Economist Intelligence Unit (EIU), Jakarta tercatat mengalami kenaikan 10 peringkat dibanding tahun sebelumnya.
Jakarta kini menempati posisi ke-132 dari 173 kota dunia, meningkat dari posisi ke-142 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa berbagai pembenahan di Jakarta, mulai dari layanan dasar hingga infrastruktur, terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Global Liveability Index menilai kelayakan hidup sebuah kota berdasarkan lima kategori utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Dalam penilaian tahun 2025, Jakarta meraih skor 62,9 dari 100, naik 2,5 poin dibandingkan tahun lalu.
Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Faktor Pendorong
Peningkatan skor tersebut tidak terjadi dalam semalam. Di baliknya, terdapat kerja panjang dalam memperkuat layanan publik dan membangun kota yang lebih nyaman bagi masyarakat. Mulai dari jalan yang diperbaiki, sekolah yang direhabilitasi, layanan kesehatan yang diperkuat, transportasi publik yang terus terintegrasi, hingga penataan lingkungan kota merupakan bagian dari proses tersebut.
Seluruh upaya pembangunan itu membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Di sinilah pajak daerah memiliki peran penting. Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sebesar Rp91,86 triliun. Dari struktur pendapatan daerah tersebut, pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan kota.
Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung Pembangunan Jakarta
Manfaat pajak daerah dapat dilihat dari berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah. Anggaran ini digunakan antara lain untuk mendukung Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU, sertifikasi kompetensi siswa SMK, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
Dengan dukungan tersebut, pajak daerah ikut berperan dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas belajar bagi anak-anak Jakarta.
Di sektor kesehatan, anggaran daerah digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, mulai dari dukungan terhadap BPJS Kesehatan, pengembangan puskesmas dan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, hingga pemeliharaan fasilitas kesehatan. Melalui pembiayaan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan lebih berkualitas.
Dari Pendidikan hingga Transportasi, Manfaat Pajak Dirasakan Warga
Pajak daerah juga berperan dalam memperkuat mobilitas warga. Integrasi transportasi publik melalui JakLingko terus dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai moda, seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan angkutan kota dalam satu ekosistem yang lebih efisien.
Selain itu, penerimaan pajak daerah turut menopang program penanggulangan banjir, perbaikan drainase, penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, penerangan jalan umum, hingga penyediaan ruang publik yang lebih nyaman.
Dengan kata lain, pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk manfaat nyata. Setiap pembayaran pajak berkontribusi pada jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih dekat, transportasi publik yang lebih terhubung, serta lingkungan kota yang lebih tertata.
Tidak hanya pada layanan dasar, pajak daerah juga mendukung penguatan ekonomi warga. Berbagai program pelatihan keterampilan, pembentukan tenaga kerja mandiri, serta penyelenggaraan bursa kerja turut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas peluang ekonomi masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah dan Warga Dorong Jakarta Lebih Layak Huni
Kenaikan peringkat Jakarta dalam Global Liveability Index 2025 menjadi pengingat bahwa pembangunan kota merupakan kerja bersama. Pemerintah memiliki peran dalam merancang kebijakan dan menjalankan program pembangunan, sementara masyarakat berkontribusi melalui kepatuhan membayar pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk terus mendukung pembangunan kota dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Pajak Kendaraan Bermotor, PBB-P2, BPHTB, dan jenis pajak daerah lainnya menjadi bagian dari sumber pembiayaan yang membantu Jakarta terus berbenah.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga momentum peningkatan ini agar Jakarta dapat menjadi kota yang semakin modern, inklusif, dan layak huni. Dengan partisipasi masyarakat, capaian peringkat ke-132 dapat menjadi pijakan untuk perbaikan yang lebih besar di masa mendatang.
Sebab, kota yang layak huni tidak hanya dibangun dari gedung dan jalan, tetapi juga dari kontribusi warga yang ikut menjaga keberlanjutan pembangunan melalui pajak daerah.
