%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) sebagai langkah kunci dalam mendorong transisi energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional. Proyek ini, yang dicanangkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), dianggap memerlukan persiapan komprehensif mulai dari regulasi hingga infrastruktur, termasuk kesiapan industri dan rantai pasok.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW bergantung pada fase perencanaan yang matang. “Dua tahun pertama adalah fase krusial karena proses ini memerlukan koordinasi antara regulasi, industri, dan infrastruktur,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (29/5/2026). Ia menjelaskan bahwa IESR mulai menyusun kajian implementasi sejak September 2025 setelah diberi tugas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk merancang strategi pelaksanaan program.

Salah satu tantangan utama terkait integrasi proyek dengan kebijakan dan infrastruktur yang sudah ada, termasuk kesiapan desa, koperasi, serta jaringan listrik PLN. Fabby menegaskan bahwa pembangunan skala 100 GW tidak bisa dilakukan secara instan karena memerlukan perencanaan detail, seperti standarisasi modul surya dan baterai, hingga kesiapan logistik antarwilayah di Indonesia.

Di sisi lain, IESR menyarankan pembentukan task force nasional yang melibatkan kementerian terkait untuk mempercepat koordinasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan dinilai optimal dalam mengelola task force karena mereka memiliki kepentingan langsung dengan industri energi, koperasi, dan pembangunan desa.

Roadmap implementasi dibagi menjadi tiga fase: fase persiapan dua tahun pertama, tahap uji coba, dan akselerasi mulai 2028 hingga 2030. Proyek ini juga menyoroti kebutuhan untuk memastikan kesiapan industri dalam produksi panel surya dan baterai, serta pengelolaan logistik yang efisien.

Dalam kajian “Solar Archipelago Indonesia 100 GW”, IESR menggambarkan peta jalan implementasi hingga tahapan percepatan proyek. Dengan memperhatikan aspek seperti standarisasi, kebutuhan industri, dan integrasi infrastruktur, pemerintah diharapkan mampu mengekspansi PLTS 100 GW sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi batu bara.

Pembangunan ini menjadi kunci untuk memenuhi target energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia, meski tantangan besar masih ada dalam proses pelaksanaannya.