BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memilih strategi dekarbonisasi energi fosil sebagai solusi utama untuk menjaga ketahanan energi nasional, meskipun batu bara tetap berperan penting dalam sistem pemanfaatan bahan bakar fosil. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya W. Yudha, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak melibatkan hentikan penggunaan batu bara secara total, tetapi fokus pada penurunan emisi dengan pendekatan yang lebih realistis.
Dalam forum ASPEBINDO, Satya menjelaskan bahwa porsi batu bara dalam bauran energi primer di Indonesia mencapai 41,5% pada 2025, kontribusinya diperkirakan stabil hingga 2030 sebelum mulai menurun setelah 2040. Proyeksi ini disesuaikan dengan target penurunan emisi yang diharapkan pada 2035, dengan perhitungan mempertimbangkan masih beroperasinya sejumlah PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) yang menjadi bagian dari program pembangunan.
“Strategi transisi Indonesia bukan phasing out fossil, tetapi decarbonize fossil,” kata Satya. Ia menekankan bahwa keamanan pasokan energi harus menjadi prioritas utama, karena sumber daya fosil yang besar di Indonesia tidak bisa ditinggalkan secara tiba-tiba. Batu bara tidak akan sepenuhnya ditinggalkan setelah 2035, tetapi akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan didukung teknologi rendah karbon seperti CCS (carbon capture and storage) dan CCUS (carbon capture, utilization, and storage).
Satya juga menegaskan bahwa pendekatan ini lebih realistis dibandingkan menghentikan penggunaan batu bara secara total. Ia menyebutkan bahwa negara-negara lain yang menghadapi krisis energi akibat transisi terlalu cepat sering terjebak dalam situasi kritis. “Kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan keamanan pasokan,” kata Satya.
Data dari DEN menunjukkan bahwa kapasitas pembangkit listrik berbasis fosil masih mendominasi sistem kelistrikan nasional, dengan 85% dari total 108 gigawatt (GW) berasal dari PLTU batu bara. Produksi listrik tercatat mencapai 165,51 terawatt hour (TWh), dengan kontribusi terbesar dari batu bara sebesar 107,36 TWh dan gas bumi 22,94 TWh.
Namun, implementasi RUPTL masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kebutuhan investasi mencapai Rp 3.000 triliun dan kesulitan dalam proses perizinan serta pemenuhan lahan. Satya menyarankan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja PLTU untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan. “Kita tidak bisa langsung menyalahkan kualitas batu bara, tapi aspek teknis pembangkit juga harus menjadi bagian dari evaluasi,” kata Satya.
Dengan menggabungkan dekarbonisasi energi fosil dengan pengelolaan sumber daya secara efisien, Indonesia berusaha menjaga ketahanan energi di tengah tantangan global dan ekonomi yang semakin kompleks.
Artikel Terkait
Harga Listrik Meningkat 101% di AS Akibat Cuaca Panas Ekstrem
3 Juli 2026
PLN Tambah Pasokan Batu Bara, Cegah Pemadaman Listrik di Jawa
2 Juli 2026
Pemerintah Pastikan Harga Gas Industri Indonesia Tetap US$13 per MMBTU
1 Juli 2026
PGN Siap Jalankan Kebijakan Harga Gas Baru, Pasokan Aman
30 Juni 2026
B50 Bahan Bakar Baru Diluncurkan untuk Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional
30 Juni 2026
Pengusaha keramik siap tebar investasi Rp 12 triliun untuk mengatasi kenaikan harga gas
29 Juni 2026
Pemerintah uji coba CNG sebagai pengganti LPG after impor gas
25 Juni 2026
Pertemuan startup 2026 di Bandung gelar ide baru
24 Juni 2026
Memuat komentar...