73% Infrastruktur TI Publik Belum Siap Merangkul AI

BeritaLokal, Jakarta – Studi: 73 Persen Infrastruktur TI Sektor Publik Belum Siap Adopsi AI, laporan terbaru Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) edisi public sector ke‑8 menelurkan satu data penting: 73 persen infrastruktur TI pada lembaga pemerintah masih belum dapat menampung beban kerja AI yang kompleks. Penelitian ini, yang dirilis pada Sabtu (25/7/2026), menyoroti tantangan besar seputar kesiapan TI, tenaga kerja, dan tata kelola digital yang menegang ketika sektor publik berjuang membawa teknologi kecerdasan buatan ke layanan sehari‑hari-dari pemerintahan pusat hingga lembaga pendidikan, hingga deteksi kecurangan.

Di balik angka naratif, 91 persen pemimpin TI di sektor publik mengakui bahwa “shadow AI”-penggunaan AI tanpa verifikasi atau kendali yang memadai-menjadi cermin risiko serius yang bisa merusak misi institusi serta mengancam keamanan data publik. Sementara itu, 87 persen pemimpin teknologi memperkirakan ketergantungan pada kontainerisasi aplikasi akan melonjak dalam tiga tahun ke depan. “Semakin meluasnya shadow AI telah menjadi tantangan utama dalam tata kelola sektor publik,” ujar Daryush Ashjari, Chief Technology Officer dan Vice President of Solution Engineering APJ nutanix, dalam sambutannya pada hari itu.

Fokus Beralih ke Kesiapan

Daryush menegaskan bahwa di kawasan Asia‑Pasifik dan Jepang (APJ), fokus perbincangan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI ke arah mempersiapkan infrastruktur yang mampu menanganinya. Ia menyerukan bahwa organisasi yang berhasil melangkah maju adalah mereka yang tidak lagi mengejar setiap kemampuan baru AI secara terpisah, tetapi memperkuat fondasi teknologi tetap. Dengan memprioritaskan arsitektur berbasis kontainer yang aman, para pemimpin dapat menempatkan pagar pengaman bagi AI, menambah rasa percaya serta menjaga kepercayaan publik.

On‑Premises vs Cloud

Studi ini juga mengungkap fakta krusial: sekian banyak organisasi masih mengoperasikan infrastruktur on‑premises, yang menimbulkan kesenjangan ketika dihadapkan pada kebutuhan beban kerja AI. Tak hanya itu, pergeseran ke infrastruktur cloud modern harus dapat melindungi sistem legacy tanpa mengorbankan kontrol terpadu. Karena begitupun, pengelolaan beban kerja AI berhubungan langsung dengan keselamatan, edukasi, serta pelayanan masyarakat menuntut dapur pacu infrastruktur yang tangguh, berkinerja tinggi, serta mampu menjaga kedaulatan data serta kepatuhan terhadap regulasi dari tingkatan pusat hingga garis depan penyelenggaraan layanan.

Para pemimpin TI di sektor publik sekarang dihadapkan pada dua tugasku krusial: pertama, mengidentifikasi gap antara kapasitas infrastruktur yang ada dengan beban kerja AI yang diantisipasi; kedua, memperkirakan bagaimana migrasi ke arsitektur kontainer dan cloud dapat memfasilitasi transisi tersebut tanpa menurunkan standar keamanan dan kepatuhan. Kesiapan mereka menjadi penentu berapa cepat sektor publik dapat memanfaatkan potensi AI demi pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan.