%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%

BeritaLokal, Jakarta – PT Brantas Abipraya dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), resmi menyertifikasi 300 tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1-3 dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Kegiatan sertifikasi, yang dilaksanakan secara onsite di lokasi proyek, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar mengikuti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menjelaskan sertifikasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional. “Ini bagian dari upaya mendorong daya saing SDM konstruksi dan mendukung percepatan PHTC pemerintah,” katanya. Peserta sertifikasi berupa tenaga kerja di bidang pekerjaan konstruksi, seperti kepala tukang bangunan gedung, mandor konstruksi, tukang besi beton, dan lainnya.

Indro Pantja Pramodo, Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, mengatakan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berkontribusi 10,96% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 8,5 juta tenaga kerja, konstruksi menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. “Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” katanya.

Pembangunan Sekolah Rakyat, proyek strategis dengan dampak sosial besar, membutuhkan tenaga kerja kompeten untuk mencapai target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu. Dian menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada kompetensi sumber daya manusia di lapangan. “Sertifikasi ini memastikan tenaga kerja di garis depan memiliki kompetensi sesuai standar nasional,” katanya.

Kegiatan sertifikasi dilakukan tanpa mengganggu proses pekerjaan konstruksi, dengan asesmen dilakukan secara onsite. Dian menekankan pentingnya keterlibatan SDM profesional dalam pembangunan infrastruktur nasional, sebagai bagian dari komitmen Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Indro mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan BUMN konstruksi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan.

Berdasarkan data Kementerian PU, tahun 2026 diperkirakan butuh dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, termasuk 13.522 untuk pembangunan prasarana strategis seperti Sekolah Rakyat. Dengan sertifikasi ini, pemerintah berkomitmen memastikan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.