PNBP Imigrasi Tangerang Melonjak, Tembus Rp 45 Miliar

BeritaLokal, Tangerang – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang mencatatkan keberhasilan signifikan dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Semester I tahun 2026, mencapai angka fantastis sebesar Rp 45 miliar. Peningkatan sebesar 28% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni Rp 35 miliar, mengindikasikan efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi setempat dan meningkatnya minat masyarakat akan layanan paspor.

Peningkatan PNBP Signifikan

Peningkatan PNBP ini merupakan indikator penting dari kinerja keuangan Kantor Imigrasi Tangerang dan juga mencerminkan kondisi ekonomi yang kondusif di wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan kemampuan instansi pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memaksimalkan potensi pendapatan negara. Data ini penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan terkait imigrasi dan layanan publik lainnya.

Peningkatan sebesar 28% ini didorong secara signifikan oleh lonjakan jumlah permohonan Paspor Elektronik (e-Paspor) yang mencapai 54.350 unit pada periode Januari hingga pertengahan tahun 2026. Angka ini melampaui jauh angka tahun sebelumnya, yaitu 44.532 permohonan, sebuah peningkatan yang mengindikasikan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh e-Paspor.

Lonjakan Permohonan E-Paspor

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir seluruh permohonan paspor, yaitu 99,68%, merupakan permohonan e-Paspor 48 halaman. Hal ini menggarisbawahi tren yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, di mana paspor elektronik dianggap lebih praktis dan serbaguna dibandingkan paspor tradisional. Fasilitas autogate yang semakin banyak di bandara-bandara internasional menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan permintaan e-Paspor, karena paspor elektronik mempermudah proses pemeriksaan imigrasi dan mengurangi waktu tunggu.

Pengawasan Ketat dan Tindakan Administratif

Selain peningkatan pendapatan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang juga aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian. Selama Semester I 2026, telah dilakukan 152 operasi pengawasan keimigrasian dan 252 tindakan administratif keimigrasian. Dari jumlah tersebut, terdapat 106 kasus deportasi dan 98 kasus cegah/tangkal. Upaya pengawasan ini dilakukan secara rutin melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, operasi pengawasan lapangan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Strategi Efektif Kantor Imigrasi

Menanggapi keberhasilan yang telah dicapai, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang, Hasanin, menyatakan komitmen untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan, memperkuat pengawasan keimigrasian, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Pihaknya juga akan terus memacu kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, bandara, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tujuannya adalah menghadirkan layanan yang mudah diakses, responsif, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.

“Kami akan terus berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang mudah diakses, responsif, dan terpercaya. Di sisi lain, fungsi pengawasan keimigrasian juga akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Melalui berbagai inovasi yang kami hadirkan, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat layanan yang semakin modern dan efektif,” pungkas Hasanin. Dengan terus mengadopsi teknologi dan berkolaborasi dengan pihak terkait, Kantor Imigrasi Tangerang berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Peningkatan PNBP ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian dan mendukung program-program pemerintah dalam memajukan sektor terkait.