Menteri Urus Pengadaan Lahan Masela Hormati Tanah Adat

BeritaLokal, Saumlaki – Bahlil: Pengadaan Lahan Blok Masela Harus Hormati Tanah Adat menjadi kalimat tak terpisahkan dari pidato Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, ketika ia menyiarkan Lp. Proyek Abadi Masela pada sabtu, 16 Juli 2026. Di tengah sorak dan sorok warga setempat, Menteri tersebut menegaskan bahwa setiap tapak tanah yang akan diselehkan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai hutan kosong, melainkan sebagai warisan generasi yang penuh makna. Peniadaan lahan di Samudra Barat Sulawesi tersebut, ia katakan, harus berlandaskan pada kearifan lokal, sejarah, dan pola kepemilikan adat yang masih bergaung di kepulauan kepulauan Tanimbar.

Di balik pernyataan yang berisi rasa hormat, Bahlil menegaskan prosedur yang sangat berbeda dengan mekanisme akuisisi lahan yang berlaku di pulau Jawa. Di Maluku, kepemilikan tanah sah secara adat didasarkan pada penanda alam, pola penempatan pohon kelapa, dan catatan sejarah keluarga yang turun temurun, bukan pada sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menunjukkan sebuah markah sederhana di tengah hutan, berkata: “Artinya bukan sekadar titik pada peta, melainkan ruang di mana nenek moyang kami menumbuhkan kehidupan.” Jadi pengadaan tanah di Blok Masela mesti memproses hak adat dengan sensitif, agar tidak merusak tatanan spiritual yang telah dipegang kuat selama berabad-abad.

Siang itu, Bahlil memperbarui beragam koordinasi lintas kementerian yang melibatkan SKK Migas, ATR/BPN, serta pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia menekankan bahwa perhimpunan semua lembaga menandai dinamika kolaboratif yang tak terlupakan: selain mempercepat persiapan pendanaan, mereka juga bertanggung jawab memastikan keadilan bagi warga setempat. Bahlil menyebutkan, “Kami bekerja sama dengan pemerintahan daerah, karena hak adat hanya diakui bila dukungan formal akademis dan administratif eksis.” Selanjutnya, ia mengajak Menteri Pertanahan benar-benar memahami nilai-nilai kearifan lokal, dengan harapan hasil analisis akan beresarkif dan obyektif bagi pemerintah pusat.

Hak Masyarakat Adat Terjaga

Pada segmen ini, Menteri ESDM menggarisbawahi sekali lagi bahwa kompensasi tidak sekadar ganti rugi, melainkan Bahlil: Pengadaan Lahan Blok Masela Harus Hormati Tanah Adat yang berarti memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga yang berhak atas tanah tersebut. Ia menyebutkan bahwa memiliki hak atas tanah tumpaknya tidak hanya soal mendapatkan penjelasan hukum; lebih kepada memastikan hak sosial, ekonomi, dan budaya mereka tetap terjaga dalam tiap langkah pengembangan. Dia menamakan pendekatannya sebagai “kerja sama berbasis kekiriman adat” yang menetapkan bahwa proyek harus membuka ruang kontribusi bagi penduduk sekitar, misalnya melalui penempatan tenaga kerja lokal, pelatihan teknis, dan penyediaan fasilitas sosial. Dengan demikian, kategorinya tidak hanya menyebut “ganti rugi” tentang sesaat, melainkan “ganti untung” yang menengkat pada kebijakan kesejahteraan jangka panjang.

Ganti Untung untuk Penduduk

Di tengah diskusi publik, Bahlil mengulangi ketegasan tentang kebijakan “ganti untung” yang berbasis di antara investasi besar. Ia menegaskan proyeksi bahwa nilai kompensasi didekati oleh potensi pendapatan yang dihasilkan oleh proyek, bukan sebatas kapitalisma semata. Dalam contoh datanya, ia menyebutkan “kumanya investasi tidak hanya harus merencanakan alokasi anggaran, melainkan menilai apakah pengeluaran tersebut dapat menyeimbangkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat setempat.” Ia menekankan perlunya mekanisme transparan dalam pelaporan, serta melibatkan pengawas independen untuk memverifikasi pencairan dana dan manfaat yang dihitung. Menurutnya, sistem “ganti untung” akan menjadi landasan untuk menumbuhkan kemitraan berkelanjutan antara investor swasta, pemerintah, dan masyarakat adat.

Ekspansi proyek Abadi Masela yang sempat tertunda sejak tahun 1998 akhirnya diberi warna baru setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi. Menteri Bahlil menjelaskan bahwa perintah presidentinya merefleksikan beberapa faktor, termasuk kebutuhan energi global, upaya diversifikasi sumber energi domestik, serta keinginan strategi pembangunan regional yang memasukkan nilai lokal seutuhnya. Bahlil mengajak pihak Inpex, yang terlibat langsung dalam proyek ini, untuk membunuh efek birokrasi lama dan menindaklanjuti rencana operasional. Ia menambahkan, “Saat pertama kali kami meninjau rencana pemeliharaan, kami berusaha menjembatani waktu lama, namun arahan Presiden menjadi katalisator baru, memungkinkan kita menegakkan program pembangunan yang terukur.”

Pada awalan proyek, Bahlil menyampaikan lokasi ground-breaking hingga rincian kordinasi dan pengembangan yang sedang dilaksanakan di Saumlaki. Ia menegaskan, “Kegiatan ini sangat penting bukan hanya bagi ekonomi nasional, namun juga bagi seluruh karya suku di Kepulauan Tanimbar, yang menuntut sebuah proyek migrasi yang inspirasional dan melankolis hingga mengakumulasi kecuaian bagi masyarakat setempat.” Ia menutup pidato dengan pesan bahwa, “Kontrak tentang Kebijakan Ganti Untung di Blok Masela harus diselaraskan dengan semangat cinta tanah adat, demi susunan jangka panjang, serta ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan demi generasi mendatang.”