Mengapa pemerintah Mali melarang penggunaan sepeda motor besar di luar kota sebagai langkah keamanan?
PerbesarPengendara motor melintas pada jam sibuk di sebuah jalan pusat kota Hanoi, 4 Juli 2017. Satu di antara dua dari seluruh 90 juta warga Vietnam dilaporkan memiliki sepeda motor atau populasi sepeda motor saat ini ada 45 juta unit. (AFP PHOTO/HOANG DINH Nam)
, Bamako – Pemerintah Mali melarang penggunaan sepeda motor berkapasitas mesin 125 cc atau lebih di luar wilayah perkotaan sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis keamanan yang terus memburuk di negara Afrika Barat tersebut.
Kebijakan itu diumumkan melalui perintah pemerintah yang dibacakan di televisi nasional pada Rabu (3/6/2026) malam waktu setempat.
Berdasarkan aturan baru tersebut, sepeda motor berkapasitas 125 cc ke atas tidak lagi diizinkan beroperasi di luar pusat-pusat kota besar di seluruh Mali. Larangan itu tidak berlaku di ibu kota Bamako, ibu kota regional, serta beberapa kawasan perkotaan tertentu yang mendapatkan pengecualian.
Selain membatasi penggunaan, pemerintah juga menghentikan impor, transit, pemasaran, penjualan, dan distribusi sepeda motor berkapasitas besar beserta aksesori pendukungnya, dikutip dari laman Citizen.digital, Jumat (5/6).
Pemerintah Mali menilai langkah tersebut diperlukan karena kelompok jihadis selama ini kerap menggunakan sepeda motor untuk bergerak cepat di wilayah pedesaan dan gurun yang sulit dijangkau kendaraan lain.
Kebijakan itu diumumkan di tengah memburuknya situasi keamanan nasional. Pada 25 hingga 26 April lalu, kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda bersama kelompok separatis Tuareg melancarkan serangkaian serangan besar dan terkoordinasi di berbagai wilayah negara tersebut.
Sejak 30 April, kelompok bersenjata juga dilaporkan memblokade sejumlah jalur utama menuju Bamako. Mereka membakar puluhan bus penumpang dan truk pengangkut barang, yang mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi logistik.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok bersenjata telah memperluas pengaruhnya di wilayah utara Mali, termasuk menguasai kota strategis Kidal.
Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintahan junta militer yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2020.
Pemerintah berharap pembatasan penggunaan sepeda motor dapat mengurangi mobilitas kelompok bersenjata dan membantu memulihkan stabilitas keamanan di berbagai wilayah negara tersebut.
