Likuiditas Perbankan Tak Akurat, Purbaya Ungkap Data KSSK

BeritaLokal, Jakarta – Purbaya Ungkap Data KSSK Kurang Akurat Ukur Likuiditas Perbankan di tengah laporan yang sangat penting mengenai kesehatan sektor keuangan nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membongkar kekeliruan yang ditemukan dalam pengukuran likuiditas bank oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, indikator yang lama digunakan memberikan gambaran positif, namun kondisi riil di lapangan menunjukkan kenyataan yang terbalik. Hukuman ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi pada 2025 yang dirangkum berbagai komponen likuiditas, termasuk injeksi Rp 200 triliun dana SaldA Anggaran Lebih (SAL) ke bank BUMN yang memperlambat tren pertumbuhan moneter.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 15 Juli 2026, Purbaya menggarisbawahi bahwa meskipun laporan internal dan lembaga pengawas seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) semuanya menilai likuiditas “ample”, data yang dihasilkan salah secara metodologis. Ia menegaskan bahwa ukuran tersebut terlalu sederhana, karena tidak memproyeksikan pergerakan interbank maupun naiknya deposito secara simultan. Dalam analogi yang sederhana, “ample” layaknya mata pencaharian yang kenyataannya kurang stabil ketika penawaran dan permintaan berubah drastis. Purbaya meminta LPS untuk merumuskan indikator baru yang lebih sensitif terhadap dinamika pasar.

Base Money Fondasi Likuiditas

Purbaya menyoroti bahwa basis uang atau M0-dihitung melalui jumlah uang fisik yang benar-benar dikelola oleh bank sentral-seharusnya menjadi batu pijakan pertama ketika menilai likuiditas. Ia menjelaskan bahwa pada awal 2025, pertumbuhan M0 sangat rendah, bahkan nol, yang menandakan bahwa uang modal tidak bertambah meskipun inflasi dan permintaan kredit masih meningkat. “Base money itu adalah bibit dari semua uang yang akan beredar. Jika bibit ini tidak tumbuh, maka seluruh aliran likuiditas akan terkekang,” ujarnya. Data ini saling berpatokan pada periode 2025 dan memberikan petunjuk bahwa kurangnya funding dalam sistem perbankan mungkin menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.)

Selain itu, Purbaya memaparkan bahwa antara bulan April sampai Agustus 2025 pertumbuhan uang hampir nol, sekaligus pada periode Januari-Februari 2023 sampai awal 2025, naik tak signifikan. Ketidakcukupan dana ini berakibat langsung pada ketidakmampuan bank menanggapi kebutuhan likuiditas nasabah, berbeda dengan imgumen “liquidity ample”. Ia menunjukkan perbandingan antara instalasi moneter di Indonesia dan kebijakan bank sentral AS pada 2023 dan 2024, di mana aliran dana tidak memadai hingga menimbulkan krisis pada Silicon Valley Bank (SVB).

Injeksi Dana Menggerakkan Ekonomi

Meskipun mengalami keterlambatan, peningkatan moneter di Indonesia berawal dari satu injeksi besar, yaitu Rp 200 triliun dana SAL yang disuntikkan ke bank BUMN pada akhir 2025. Purbaya menegaskan bahwa setelah injeksi itu, basis uang M0 mulai melonjak signifikan, menimbulkan kenaikan likuiditas yang memicu kenaikan ekspansi kredit. Seiring dengan pertumbuhan M0 yang melejit, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 %, dan minggu pertama 2026 terus melaju naik ke 5,61 %. Namun ia juga menandai bahwa pada kuartal kedua 2026, pertumbuhan kembali terlambat, menandakan still-lag impact dari kondisi likuiditas di dalam sistem perbankan.

Pada contoh perbandingan AS, bank sentral memperkirakan bahwa tanpa pengawasan M0, pengambilan dana riil dapat menurunkan nilai M0 hingga -15,3 % yang pernah terjadi pada akhir Maret 2023 selama SVB. Purbaya menunjukkan bahwa kesalahan kelihatannya terulang di Indonesia karena KSSK tidak menilai pertumbuhan M0 secara real-time, berpotensi meniru masa krisis AS. Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi poltik fiskal dan moneter Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Indikator Baru Hadapi Data Salah

Setelah menyadari kekurangan data, Purbaya mendorong LPS membuat indikator baru sebagai pengganti basis yang keliru. Ia menambahkan bahwa ia sudah meminta tim KSSK memperbaiki indikator tersebut, namun belum mengunakan teknologi terbaru. Seiring dengan hal itu, ia memohon agar lembaga keuangan dapat menyesuaikan metrik yang lebih granular, seperti CDR (Cash Deposit Ratio) serta interbank cash flow, sehingga keputusan pengelolaan keuangan dapat tepat sasaran. Purbaya menekankan pentingnya monitoring base money dan peninjauan ulang sekumpulan indikator supaya terhindar dari kesalahan pengukuran likuiditas.

Dalam keputusan ini, Purbaya menegaskan “Purbaya Ungkap Data KSSK Kurang Akurat Ukur Likuiditas Perbankan” menyoroti bahwa ketepatan data bukan sekadar favorit data, melainkan sebuah keharusan bagi kestabilan sistem keuangan. Dengan memahami perbedaan antara pengukuran likuiditas positif dan realita pasar, pemerintah berharap menindaklanjuti kebijakan fiskal dan moneter untuk memelihara likuiditas yang tahan lama. Dengan remediasi indikator yang semakin cermat dan terkalibrasi, pelaporan keuangan akan menjadi lebih transparan, sekaligus membangun rasa percaya pada berbagai lembaga pertanggungjawaban.