Konsumen Penuh Keluhan: Jasa Keuangan, Perumahan, E‑commerce

BeritaLokal, Jakarta – 3 Sektor Utama Ini Mendominasi Aduan Masyarakat, kata Menteri Mufti Mubarok pada rapat kerja Komisi VI DPR di Jakarta pada 16 juli 2026, menyoroti data pencatatan konsumen yang tidak lagi terbatas pada satu bidang saja. Dari total 12 051 aduan yang dilaporkan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) selama periode 2017‑Juli 2026, sekitar 64 % berasal dari jasa keuangan, perumahan, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Angka ini menunjukkan bahwa banyak keluhan konsumen kini menyentuh hampir semua aspek kehidupan, mulai dari layanan pinjaman digital hingga transaksi properti online.

Sejarah Perlindungan Konsumen

Mufti menjelaskan bahwa BPKN sudah berkomitmen mengatasi kerugian konsumen yang melewatkan Rp 1 triliun pada tahun 2025 saja. Hingga Juli 2026, total kerugian yang diakui BPKN diperkirakan mencapai Rp 19,81 miliar, yang mencakup berbagai skenario seperti “hidden cost” dan “fake review” di e‑commerce, serta penipuan investasi dan praktik jual‑beli rumah yang tidak sesuai. Data ini mengungkap bahwa pihak pengelola lembaga perlindungan konsumen perlu memperluas kerangka kerja mereka, memperkuat regulasi, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor, agar setiap masalah dapat ditangani lebih cepat dan setara.

Keluhan Layanan Digital

Pada era digital, tidak jarang konsumen mengalamai tekanan tak terduga dari layanan “paylater” atau pinjaman tak berjangka. Mufti menegaskan, “Masalah ini sering kali menyembunyikan biaya tersembunyi yang tidak terungkap dalam kontrak awal.” Sementara itu, kejahatan “fake review” mengaburkan fakta, membuat pelanggan salah menilai kualitas produk atau jasa. Menurut data, 30 % aduan di sektor e‑commerce berhubungan dengan penipuan melalui platform media sosial, menakar penyebaran scam dengan memperluas jangkauan promosi palsu.

Di sektor perumahan, hampir satu per tiga aduan terkait akta jual‑beli rumah mengindikasikan ketidaksesuaian dokumen, kepemilikan luar batas, atau bahkan praktik pemerasan harga. Penilitian BPKN menemukan bahwa 12 % kontrak jual‑beli rumah tidak mematuhi standar hukum, mengakibatkan konflik hak milik antara pembeli dan penjual. Data tersebut menandai perlunya pengawasan ketat terhadap pihak agen properti dan pembuat dokumen.

Rancangan RUU Perlindungan Konsumen

Mufti menyoroti RUU Perlindungan Konsumen yang masih dalam tahap pergeseran regulasi, mengajak seluruh pihak, kementerian, asosiasi industri, serta konsumen, untuk berkolaborasi dalam pembentukan kebijakan berbasis bukti. Ia menegaskan, “Perkenaan RUU ini merupakan komponen kunci bagi perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.” RUU tersebut dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum, menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku bisnis yang menimbulkan kerugian konsumen, sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat nasional.

Pemberlakuan RUU akan membawa pedoman baru bagi perusahaan agar dapat mematuhi standar tanggung jawab sosial, beroperasi transparan, dan menanggapi aduan konsumen secara cepat. Di samping itu, BPKN menekankan pentingnya edukasi konsumen, terutama dalam mengidentifikasi risiko pembelian online dan menjaga hak-hak mereka di dunia digital.

Peningkatan Layanan BPKN dan Mitra

Mufti mengajak semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan yang melibatkan penguatan regulasi, kelembagaan, edukasi, serta penyelesaian pengaduan. Lembaga BPKN berniat meluncurkan modul pelatihan digital bagi petugas pengaduan, memperbaiki sistem database pusat konsumen, dan menambah kapasitas tim penyelidikan untuk menangani kasus kompleks. Data terbaru menunjukkan bahwa penanganan pengaduan dalam 30 hari menurun dari 45 % pada tahun lalu menjadi 62 % tahun ini, menunjukkan peningkatan efisiensi.

Selanjutnya, BPKN berencana menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan universitas untuk menerapkan program penelitian bersama. Tujuannya adalah menciptakan indikator pemantauan konsumen secara real‑time, serta menanggapi tren perilaku konsumen yang cepat berubah. Dalam konteks ini, BPKN menekankan bahwa perlindungan konsumen bukan semata-mata tanggung jawab lembaga, melainkan merupakan kemitraan antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Kampanye “Konsumen Cerdas” direncanakan mengedepankan praktik membeli yang aman, memanfaatkan aplikasi perbandingan harga, serta melakukan verifikasi kredibilitas penjual. Di samping itu, BPKN bersiap menghadapi potensi terkait “paylater” di tingkatan lebih luas, oleh karena itu akan memperkenalkan kebijakan pengawasan yang meliputi batas kredit, bunga, dan keterbukaan setiap persyaratan. Pendekatan ini bertujuan meminimalisir risiko likuiditas konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menyeimbangkan antara kemudahan finansial dengan proteksi konsumen.