Kena Tarif Dagang AS 10%, Indonesia Siap Negosiasi

[BeritaLokal], Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan keputusan strategis untuk kembali mengenakan tarif dagang sebesar 10 persen terhadap ekspor Indonesia, sebagai tindak lanjut dari investigasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) terkait praktik kerja paksa dan kelebihan kapasitas produksi di sektor industri Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso, menyampaikan bahwa upaya negosiasi terus berjalan guna memperoleh keringanan atau penyesuaian tarif yang lebih menguntungkan bagi sektor ekspor nasional.

Tarif tersebut merupakan langkah berikutnya setelah penerapan tarif resiprokal yang sebelumnya berakhir pada 24 Juli 2026. USTR, pada 2 Juni 2026, mengeluarkan laporan investigasi berdasarkan UU Perdagangan AS Tahun 1974, khususnya Pasal 301, yang memperbolehkan AS mengenakan tarif atas produk dari negara-negara yang dianggap melanggar standar kerja dan produksi. Indonesia, bersama 13 negara lain, masuk ke dalam kelompok 14 negara yang dikenai tarif 10 persen, termasuk Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, Inggris, dan dirinya sendiri.

Dalam laporan tersebut, USTR menyatakan bahwa Indonesia telah memenuhi kriteria hukum internasional, antara lain dengan adanya kerangka hukum yang mengatur praktik kerja paksa, serta telah menandatangani Agreements on Reciprocal Tariff (ART) dengan AS. Hal ini menjadi alasan utama mengapa Indonesia tidak masuk ke kategori negara yang dikenai tarif 12,5 persen, yang diberikan kepada 46 negara lainnya.

Meskipun tarif ini berpotensi berdampak signifikan pada sektor ekspor Indonesia, pemerintah RI tetap berpegang pada pendekatan diplomasi dan negosiasi. Menurut Mendag Budi Santoso, tarif yang ditetapkan AS masih dalam tahap dinamis dan belum final. “Itu masih usulan dari Amerika, dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan untuk mendapatkan tarif yang lebih baik,” ujarnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berhenti di tempat, bahkan justru memperkuat posisinya dengan menunjukkan kesiapan dan kewajiban hukum yang telah dipenuhi.

Ekonomi ekspor Indonesia dalam kondisi kritis saat ini. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi ekspor Indonesia mencapai 20,84 miliar dolar AS, sedangkan impor mencapai 18,45 miliar dolar AS pada periode Juni 2024, menunjukkan surplus yang masih terjaga meski dalam kondisi global yang tidak stabil. Namun, dampak tarif AS yang diperketat ini bisa mengganggu pertumbuhan ekspor, terutama di sektor seperti kayu, kopi, kacang, dan produk pertanian lainnya, yang menjadi pilar utama ekspor nasional.

Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai salah satu pintu masuk utama ekspor dan impor, telah mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas perdagangan selama bulan puasa dan Lebaran, dengan anjlok 18,82 persen pada ekspor dan 27,26 persen pada impor dibandingkan Mei 2027. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan Indonesia masih rentan terhadap fluktuasi pasar global dan keputusan tarif yang tidak terduga.

Dengan segala tantangan, pemerintah Indonesia tetap berfokus pada keberlanjutan ekspor dan pembangunan sektor perdagangan melalui jalur negosiasi, reformasi hukum, dan pembangunan kapasitas produksi yang kompetitif. Pihak pemerintah juga berharap bahwa keputusan AS, meski sementara, dapat menjadi titik awal untuk memperkuat hubungan dagang bilateral dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global.