beritalokal.my.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,8 miliar kemasan pada 2026 ini. Pelaku industri didorong bekerja sama dengan koperasi untuk peningkatan kapasitas produksinya.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, dari jumlah kebutuhan tadi, baru sekitar setengahnya bisa dipenuhi oleh industri di Tanah Air.
“Kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter (ml) itu baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan,” kata Merrijantij dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dia mengatakan, pelaku industri terbuka untuk menjalin kerja sama dengan koperasi untuk pemenuhan kebutuhan susu MBG tadi. Kemenperin juga telah menyiapkan program restrukturisasi, termasuk skema reimbursement hingga 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN dan untuk produk dalam negeri lainnya ini sampai dengan 25 persen.
“Jadi restrukturisasi yang kami laksanakan ini mendukung pemenuhan kapasitas unit filling di industri pengolahan susu dan juga di koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan sampai dengan ke susu susu kemasan,” ujar dia.
“Jadi kami sangat berharap industri pengolahan susu ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan untuk pemenuhan susu MBG,” Merrijantij menambahkan.
Usulan Dapur Susu MBG
PerbesarDeputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan, Widyastuti saat konferensi pers Hari Susu Nusantara, Selasa, (2/6/2026). (Foto: beritalokal.my.id/Arief RH)
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan konsep ‘Dapur Susu’ untuk memasok kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usaha skala koperasi dengan modal minim ini digadang mampu jadi sarana pemerataan sebaran susu MBG.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan, Makmun mengusung, konsep Dapur Susu Indonesia (DaSI) untuk memasuk kebutuhan susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
“Kalau (susu) pasteurisasi dan sterilisasi saya kira dengan modalnya koperasi ini bisa dibuat, makanya tadi harus ada kalau kami istilahnya DaSI,” kata Makmun di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Modal Rp 5 Miliar
PerbesarDeputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan, Widyastuti saat konferensi pers Hari Susu Nusantara, Selasa, (2/6/2026). (Foto: beritalokal.my.id/Arief RH)
Dia menjelaskan, pemilik Dapur Susu bisa mendapat kepastian penyerapan hasil produksinya. Mengingat, dalam regulasi ditetapkan program MBG harus menyediakan susu setidaknya dua kali dalam sepekan bagi penerimanya.
Makmun mengaku, Kementan sudah memulai integrasi peternakan sapi dengan produsen susu di Sulawesi Selatan. Modal yang dibutuhkan cukup dengan Rp 5 miliar. Ini digunakan untuk mengelola sekitar 100-200 sapi sebagai pemasok susu kebutuhan MBG.
“Kami sudah buat prototipenya dengan modal mungkin di bawah Rp 5 miliar sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya,” jelas dia.
Sebaran Sapi Perah
Makmun memandang, cara ini bisa menjadi ladang kesempatan bagi peternak dan produsen susu skala kecil atau koperasi. Apalagi, industri susu cenderung masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga ada potensi yang cukup baik di luar Jawa.
“Dulu teman-teman kalau kecil ya kalah lah di sisi mempromosi, penjualan pasti kalah dengan teman-teman di industri. Sementara teman-teman industri kan belum bergeser nih ke area-area pulau lain,” ungkapnya.
Meski demikian, ketersediaan sapi perah juga menjadi tantangan. Maka, diusulkan adanya bantuan pemerintah ke depan.
“Dapur susu ke dapur MBG begitu, sehingga itulah sebagai jaminan para peternak. Peternak ini kan semangat beternak tapi kalau nyerapnya kurang kan ya problem ya? Jadi itu. Nah dengan adanya sekarang semua ada di dalam program pemerintah, pengembangannya kemudian offtake-nya ada,” jelas Makmun.
