BeritaLokal, Jakarta – Kebijakan WFH Tak Menurunkan Kinerja ASN, Pelayanan Publik Tetap Stabil
Selain menjadi pengaturan lokasi bekerja, kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3/2026 memperkuat transformasi birokrasi. Data Kementerian Perencanaan dan Anggaran (KemenpanRB) menunjukkan, hingga 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama ASN menjalankan WFH.
Dalam laporan yang diterima dari 143 instansi pemerintah, 81 persen pengguna layanan mengatakan kepuasan masyarakat meningkat, sementara 96 persen pegawai pemerintah pusat merespons komunikasi cepat dalam waktu kurang dari 5 menit. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, kebijakan WFH tidak hanya fokus pada pengaturan lokasi tetapi juga memperkuat fleksibilitas kerja, produktivitas, dan kinerja secara berkelanjutan.
Kualitas Pelayanan Tetap Stabil
Dalam skema ini, 94 persen instansi mencapai target kinerja dan anggaran, dengan pemerintah pusat mencapai lebih dari 95 persen dan daerah hingga 80 persen. Kepatuhan presensi ASN selama WFH tercatat 92,23 persen di instansi pusat dan 80,59 persen di daerah. Data ini menunjukkan bahwa layanan publik tetap stabil, meski ASN bekerja dari rumah.
Digitalisasi Pemerintahan Meningkat
Pemetaan kinerja digitalisasi proses kerja menunjukkan 32 instansi pusat sudah mengadopsi kebijakan internal terkait WFH, sementara 33 dari 35 instansi pusat menerapkan sistem e-office terintegrasi. Kenaikan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) mencapai 100.817 dokumen, dengan rasio kerja daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6,27% di daerah.
Perubahan Budaya Kerja
Transformasi birokrasi dari “berbasis kehadiran” menuju “berbasis hasil” terlihat jelas. Qodari menekankan bahwa WFH mempercepat kolaborasi lintas sistem, pengawasan kinerja berkelanjutan, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan layanan publik.
Sementara itu, kebijakan ini diterima sebagai langkah strategis untuk mendorong produktivitas ASN tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Dengan demikian, WFH menjadi bagian dari perubahan sistem birokrasi yang lebih efektif dan transparan.
