Indonesia: AI Global Governance Prioritizing Child Protection

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan kepentingan terhadap perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) global. Dalam forum Global Dialogue on AI Governance yang diadakan di Jenewa, Swiss, pada 7 Juli 2025, Menkomdigi Meutya Hafid memperkuat komitmen negara untuk menciptakan tata kelola AI yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan.

Langkah konkret ini disampaikan melalui proposal pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam ekosistem AI. Indonesia, yang telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), menjadi pionir dalam memperkuat regulasi domestik ke dunia internasional. PP TUNAS telah menembus lima juta akun anak di bawah usia 16 tahun, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam melindungi anak dari akses terhadap platform digital berisiko tinggi.

Meutya menegaskan bahwa AI bukan hanya teknologi risiko yang harus dikendalihkan, tetapi instrumen strategis untuk mengakselerasi pembangunan, khususnya bagi negara berkembang. “AI harus menjadi instrumen pembangunan inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju,” katanya. Pemerintah juga meminta kerja sama internasional untuk mengatasi kesenjangan digital, termasuk harmonisasi regulasi lintas negara dan penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak tanpa merugikan inovasi digital.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya prinsip interoperabilitas dalam tata kelola AI. Dengan tingkat kesiapan perluasan teknologi berbeda di setiap negara, kerangka kerja fleksibel tetap diperlukan. Pemerintah mengajak dunia untuk memperkuat kemitraan teknologi, akses cloud computing, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, dan mekanisme pembiayaan inklusif.

Dalam forum yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Indonesia menegaskan komitmen untuk mendorong dialog global yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, Indonesia berharap AI dapat menjadi alat pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi sambil menjaga hak anak sebagai inti dari keadilan sosial.