Harga Beras Stabil, Pasar Rakyat Jadi Distribusi SPHP

BeritaLokal, Jakarta – Redam Kenaikan Harga Beras, Pasar Rakyat Jadi Titik Distribusi SPHP menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak akhir Januari 2026, ketika rencana penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berbadan nasional dimulai secara resmi pada 1 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah data menyoroti kenaikan harga beras medium yang dimulai beberapa pekan terakhir, mengakibatkan dampak langsung pada gizi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam upaya menanggulangi hal tersebut, Bapanas menekankan bahwa pasar rakyat akan berperan sebagai pusat distribusi utama, menjaga keterjangkauan harga, dan menjadikan SPHP sebagai alat kas yang memastikan kualitas medium tetap terjangkau dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai zona wilayah.

Distribusi SPHP: Strategi Terpadu

Badan Pangan Nasional (Bapanas), di bawah pimpinan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono, mengumumkan bahwa penyaluran SPHP dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Meski demikian, pasar rakyat diprioritaskan karena menjadi indikator penting pergerakan harga beras di berbagai daerah. “Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama,” ujarnya dalam konferensi pers pada 2 Februari 2026. Lainnya, Bapanas mengajak pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan distribusi ke pasar-pasar yang belum menerima pasokan SPHP secara optimal meliputi wilayah pedesaan, kekar topeng, dan kawasan perbatasan. Dalam pernyataannya, Maino menegaskan, “Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan.”

Ketersediaan Beras dan Dampak Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa beras tetap menjadi penyumbang inflasi pada Juni 2026, namun tekanan harga beras mulai melandai. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,98 % di bulan tersebut, turun dari 4,55 % pada Mei. Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah menguatkan penyaluran SPHP melalui pasar rakyat agar masyarakat dapat memperoleh beras medium dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperluas distribusi ke wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Kebijakan ini melibatkan distribusi berkelanjutan sepanjang tahun 2026, berbeda dengan pola sebelumnya yang bersifat berkala; pendekatan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan beras SPHP di tingkat pedagang secara konsisten.

Hingga 29 Juni 2026, realisasi penyaluran SPHP secara nasional telah mencapai 393,4 ribu ton, setara 47,56 % dari target tahunan sebesar 828 ribu ton. Di lapangan, distribusi berlanjut hingga ke pedagang pasar, contohnya penyaluran 8.575 kilogram beras SPHP kepada pedagang Pasar Legi, Surakarta, pada 30 Juni 2026. Pilihan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama juga menjadi wujud nyata perintah Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak menambah beban masyarakat.

Sementara itu, penopang intervensi harga di sektor beras melibatkan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Menurut data Bapanas per 23 Juni 2026, CBP mencapai 5,17 juta ton. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan ketersediaan beras nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. “Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah,” kata Amran pada pertemuan koordinasi antara Bapanas dan Bulog.

Di sisi logistik, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menginformasikan bahwa jaringan distribusi dan pergudangan Bulog di seluruh wilayah telah disiagakan untuk mendukung percepatan penyaluran SPHP ke pasar. Bulog berupaya memantau perkembangan harga pangan serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau. Peran aktif Bulog ini semakin menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam menenangkan pasar, mengingat situasi harga beras yang berfluktuasi.

Akhirnya, dalam konteks distribusi SPHP, Bapanas juga mencatat pengiriman sekitar 10 ribu ton beras ke Aceh sebagai bagian dari integrasi distribusi serupa dengan kebijakan distribusi nasional. Langkah tersebut menegaskan bahwa distribusi beras tidak hanya menargetkan pasar urban tapi juga memperluas jangkauan ke daerah daratan bagian utara Indonesia, mengedepankan prinsip keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.