BeritaLokal, Jakarta – Amerika Serikat (AS) mengambil langkah strategis untuk memastikan militer selalu memiliki teknologi kecerdasan buatan (AI) terkini yang paling andal. Presiden AS Donald Trump menegaskan komitmen penuh dalam integrasi AI canggih ke dalam sistem perang, sekaligus mencegah intervensi atau sabotase dari vendor teknologi.
Berdasarkan memo kebijakan terbaru, pemerintahan Trump mempercepat adopsi AI paling inovatif dari berbagai pemain industri, sambil mengatur batasan ketat pada pengembang teknologi. Menteri Pertahanan Pete Hegseth diinstruksikan untuk segera menerbitkan aturan baru tentang sistem persenjataan otonom, menjamin bahwa tidak ada pihak yang bisa menonaktifkan, menurunkan performa, atau mengubah AI militer tanpa izin resmi.
Aturan ini bertujuan memblokir upaya sabotase atau intervensi dari vendor dalam medan perang. Memo tersebut juga menetapkan bahwa jaringan pertahanan AS dilarang membuat atau merilis model AI yang menyensor kebebasan berpendapat, menyisipkan bias ideologi, atau melakukan pengawasan ilegal terhadap warga negara AS.
Selain itu, Trump memperkuat kontrol atas perkembangan teknologi ini dengan menetapkan perintah eksekutif yang memberi hak pemerintah untuk meninjau model AI perintis dalam 30 hari sebelum pengunduhan umumnya dilakukan. Langkah-langkah ini mencerminkan ambisi AS untuk memegang kendali teknologi inti, meskipun ada konsensus bahwa kebijakan tersebut mungkin mengabaikan pertimbangan etika dan privasi.
Dalam konteks publikasi, memo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan AI. Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, Michael Kratsios, menyatakan bahwa teknologi ini harus dikelola secara bertanggung jawab, dengan pertimbangan terhadap kepentingan nasional dan hak warga negara.
Kini, AS tengah membangun “benteng kebebasan berbicara” melalui pengaturan yang ketat pada AI, menegaskan bahwa teknologi ini harus dijaga agar tidak digunakan untuk tujuan pembatasan kebebasan atau penindasan. Dengan langkah-langkah ini, Trump menggambarkan prioritas pemerintah dalam membalikkan perubahan teknologis yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum.
