BeritaLokal, Jakarta – Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa defisit APBN kuartal I 2026 sebesar Rp 240,1 triliun bukan tanda kegagalan fiskal, tapi strategi pemerintah untuk mempercepat dampak belanja negara.
Dony mengatakan, defisit ini disengaja karena pemerintah ingin menyalurkan belanja lebih awal agar efeknya terasa lebih lama. “Ini bukan alarm, tapi strategi yang sengaja dirancang untuk mempercepat dampak ekonomi,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Pada akhir Maret 2026, defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka terbesar sejak sejarah. Perubahan pola belanja pemerintah yang sebelumnya fokus pada November dan Desember kini diarahkan ke awal tahun. “Defisit ini adalah konsekuensi logis dari percepatan belanja,” kata Dony, menjelaskan bahwa pengeluaran lebih cepat memperbesar defisit, sementara penerimaan belum sepenuhnya masuk.
Dony mengajak publik dan akademisi untuk memahami pergeseran ini. “Kita harus memastikan setiap belanja memberi nilai tambah bagi ekonomi,” kata dia. Ia menekankan bahwa fiskal pemerintah masih terbatas pada 3 persen defisit maksimal dari PDB, meski sebagian pihak khawatir percepatan belanja berpotensi memperparah utang. “Belanja kita ada batasnya, dan itu diputuskan DPR,” kata Dony.
Penerimaan negara mulai mengalami perbaikan di kuartal II 2026, menunjukkan tren yang positif. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak,” ujar Dony dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan 5,61 persen pada kuartal I 2026, menunjukkan bahwa pertumbuhan sebenarnya dipasok oleh empat komponen utama: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor. Dony menegaskan bahwa pemerintah memainkan peran aktif melalui belanja negara, seperti pembangunan infrastruktur dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dony juga menanggapi kritik yang menyebut pertumbuhan ekonomi bergantung pada belanja. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan sebenarnya terdiri dari kombinasi faktor-faktor ekonomi, bukan hanya belanja pemerintah. “Rezim fiskal kita mengenal batas defisit 3 persen untuk memastikan keseimbangan ekonomi,” kata dia.
Dony menilai Indonesia lebih konservatif dibanding negara lain karena batasan defisit maksimal 3 persen. Ia menyebutkan bahwa jika utang digunakan untuk aktivitas produktif, itu bisa menjadi keuntungan. “Seharusnya belanja pemerintah diperbesar lagi,” kata Dony.
Dengan demikian, pemerintah tetap fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap anggaran memberi dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat.
