BI Tegaskan: Beli Dolar Lewat $10.000 Tanpa Larangan

BeritaLokal, Jakarta – Bank Indonesia (BI) secara resmi menegaskan bahwa tidak pernah diekspresikan larangan terhadap pembelian dolar Amerika Serikat (AS) dengan jumlah di atas US$ 10.000 per bulan, sebuah klarifikasi yang langsung dipakai untuk menanggapi tuduhan yang menyebar luas di media sosial. “BI Tegaskan Tak Larang Beli Dolar AS di Atas US$ 10.000,” ujar Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, di konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur pada Rabu (22/7/2026). Pernyataan ini berfokus pada fakta bahwa kebijakan saat ini mengharuskan penyiapan dokumen pendukung bila total pembelian valas mencapai atau melampaui US$ 10.000 dalam satu periode kalender, bukan menutup pintu bagi nasabah. Dengan kata lain, regulasi tersebut merujuk pada bentuk kepatuhan hingga risiko spekulan, tidak menghambat penarikan dana harapan.

Likuiditas uang asing di pasar Indonesia tetap terjamin karena BI menetapkan ketentuan ‘underlying document’ hanya bersifat preventif: nasabah diwajibkan menunjukkan catatan transaksi yang valid. Ini meliputi slip pengeluaran, konfirmasi pembayaran, atau dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah mencegah aliran dana yang tidak terarah dan mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. Sementara itu, penasehatan teknis berlanjut kepada perbankan agar setiap teller dapat memverifikasi bahwa semua dokumen yang diunggah konsisten dengan statistik internal bank, memastikan tidak ada kebocoran data.

Terlepas dari kebijakan tersebut, Thomas Djiwandono menegaskan alasan di balik keharusan dokumen pendukung. Ia menjelaskan bahwa peraturan ini berlandaskan prinsip kepatuhan (compliance) sekaligus pertimbangan anti-spekulasi di pasar valas. Di suatu wawancara, ia menegaskan “BI tidak pernah melarang pembelian valas dalam jumlah apa pun.” Penegasan ini menjawab kekhawatiran bahwa regulasi lebih mengekang dibandingkan pantau potensi pasar. Penyebab utama kebijakan ini pun bukan semata menyempitkan akses, melainkan sebagai upaya menjaganya agar tetap sejalan dengan kebijakan internasional, seperti yang diatur oleh Bank Dunia dan IMF.

Dokumen pendukung yang dapat diserahkan oleh nasabah memiliki beragam jenis, namun harus menunjukkan tujuan penggunaan dana secara jelas. Contoh paling berikutnya meliputi tagihan pendidikan di luar negeri, faktur pembayaran barang atau jasa internasional, tagihan biaya pengobatan di luar negeri, ataupun dokumen resmi lain yang membuktikan rencana penggunaan dana. Semua dokumen tersebut harus diterbitkan dalam bahasa resmi negara atau memiliki terjemahan resmi, sehingga dapat diakui oleh otoritas keuangan. Dengan syarat yang terdefinisi jelas, bank dapat memproses permintaan valas lebih cepat, sehingga nasabah tidak mengalami penundaan antara permintaan dan pencairan.

Regulasi & Sosialisasi BI

BI secara aktif menyiapkan sosialisasi regulasi kepada lembaga keuangan, yang kerap dijadikan referensi di pusat kebijakan negara. Dalam sesi pelatihan, para perbankan diberi pemahaman agar dapat menjelaskan kepada nasabah bahwa ketentuan dokumen pendukung tidak semata untuk berbatasan transaksi, melainkan mekanisme untuk memastikan semua transaksi terdaftar secara resmi. Hal ini memastikan transparansi dan mencegah potensi penggunaan dana valas untuk keperluan ilegal. Sementara itu, BI juga mempergunakan teknologi digital, sehingga perangkat online dapat mengotentikasi dokumen secara otomatis, mempercepat proses verifikasi, dan mengurangi beban administratif bagi nasabah.

Likuiditas Renminbi di Pasar

Seiring menyempurnakan kebijakan, BI terus memperkuat implementasi Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Salah satu langkah konkret adalah penunjukan bank clearing Renminbi (RMB) bersama People’s Bank of China (PBOC) guna meningkatkan likuiditas RMB di pasar domestik. Laporan menuliskan bahwa kerja sama ini bertujuan menyediakan aliran modal yang stabil sehingga pelaku usaha dapat menutupi kebutuhan valas Tiongkok dalam mata uang lokal. Selain itu, BI sedang menyiapkan produk swap lindung nilai (hedging) dalam mata uang RMB, memungkinkan perusahaan dan nasabah mengamankan nilai tukar tepat sebelum transaksi konversi. Dengan fasilitas ini, risiko nilai tukar diminimalkan, meningkatkan daya saing produksi serta investasi di pasar luar negeri.

Terjadinya persetujuan antarbank ini menandai kemajuan signifikan bagi Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang resilient, sekaligus menyanjung peran lembaga penyedia kredit sebagai pelengkap pasar valas lokal tanpa harus tergantung pada dolar AS. Pemerintah serta regulator menilai langkah ini sebagai upaya mensejahteraan ekonomi dalam konteks global, menjadikan Indonesia lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar dan kebijakan moneter internasional.