BeritaLokal, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar pertemuan dengan pihak terkait untuk mempercepat proses hibah lahan milik Lippo Group di kawasan Meikarta kepada negara. Proses ini direncanakan dilanjutkan pada pekan depan, dengan penyerahan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah fokus memastikan proses hibah berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan dibuka pada Senin (22/6/2026) malam di Kantor BPKP, dengan peserta meliputi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta perwakilan Lippo Group. Pihak-pihak tersebut berdiskusi terkait tata kelola hibah tanah di Meikarta, termasuk langkah administratif dan legalitas yang diperlukan.
Maruarar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau sesuai arahan Presiden. “Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan perumahan subsidi,” kata dia. Pihaknya juga apresiasi komitmen Lippo Group dalam mendukung program perumahan nasional melalui hibah lahan tersebut.
Proses serah terima dijadwalkan dilakukan di Gedung Danantara pada Senin mendatang pukul 15.00 WIB. Pemerintah berharap seluruh administrasi dan legalitas dapat diselesaikan sebelum penyerahan berlangsung. “Kami akan memastikan bahwa semua aspek terjaga transparan dan sesuai ketentuan,” ujar Maruarar.
Sesuai arahan Presiden, hibah lahan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung kebijakan perumahan nasional. Dengan pemanfaatan lahan yang telah disiapkan, pemerintah berharap mampu meningkatkan akses hunian bagi warga, terutama di daerah urban yang masih tertinggal. Kegiatan ini juga menunjukkan kerja sama tajam antara pemerintah dan pemilikan lahan untuk menciptakan pengembangan ekonomi lokal.
Pertemuan tersebut menggarisbawahi peran aktif Lippo Group dalam mendukung kebijakan publik, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proses hibah terproses secara profesional dan beretika.