BeritaLokal, Jakarta – Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi langkah krusial bagi wajib pajak yang mengalami perubahan kepemilikan properti, baik melalui jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini memastikan identitas pemilik pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sesuai dengan pihak sah yang memiliki hak atas objek pajak. Dengan demikian, data kepemilikan dapat diketahui secara akurat untuk menghindari kendala hukum dan administrasi di masa depan.
Peralihan kepemilikan properti, seperti transaksi jual-beli atau penerimaan hibah, memerlukan proses balik nama PBB-P2 agar data kewajiban perpajakan tetap terkait dengan pemilik yang sah. Tidak melakukan proses ini bisa berisiko menimbulkan ketidaksesuaian pencatatan kewajiban pajak dan mengganggu validasi layanan perpajakan, seperti validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau akses ke insentif PBB-P2. Di DKI Jakarta, persyaratan administratif untuk balik nama PBB diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 458 Tahun 2024.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa pembaruan data kepemilikan objek pajak bukan hanya urusan administratif. Data yang akurat membantu wajib pajak memastikan kewajiban PBB-P2 tercatat sesuai dengan pihak yang tepat, terutama dalam menghindari kendala administrasi saat ingin akses layanan perpajakan atau memanfaatkan insentif tertentu. Misalnya, pemilik yang telah meninggal dunia mungkin masih memiliki data kepemilikan yang tidak sesuai, menyebabkan NIK di sistem Pajak Online tidak valid.
Proses balik nama dapat dilakukan secara online melalui laman pajakonline.jakarta.go.id. Wajib pajak dapat mengisi formulir dengan dokumen pendukung seperti surat permohonan tertulis, SPOP dan LSPOP, fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan, SPPT PBB-P2 asli, serta dokumen identitas wajib pajak. Untuk wajib pajak pribadi, identitas bisa berupa KTP atau KITAP; untuk wajib pajak badan, NIB, KTP pengurus, NPWP, atau akta pendirian.
Selain itu, wajib pajak harus memastikan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 dalam lima tahun terakhir sebelum mengajukan balik nama. Setelah data dan dokumen diisi dengan benar, permohonan dapat disimpan secara online untuk dipantau selama proses verifikasi. Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat segera memperbarui data PBB-P2 jika terjadi perubahan kepemilikan properti, agar kewajiban perpajakan tetap terwujud dengan baik dan berpeluang memanfaatkan insentif sesuai ketentuan.