BeritaLokal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang revisi harga batu bara untuk kepentingan domestik, termasuk pembangkit PLN (Persero). Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengatasi kenaikan biaya produksi yang ditanggung perusahaan tambang.
Sebelumnya, harga batu bara untuk Domestic Market Obligation (DMO) saat ini ditetapkan sebesar US$ 70 per ton, sementara Harga Acuan Batu Bara (HBA) Juni 2026 mencapai US$ 123,91 per ton. Bahlil menekankan pentingnya penyesuaian harga agar tidak terjadi kerugian bagi PLN dan pengusaha. “Lagi kita hitung plus minus agar PLN dan pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Tim khusus yang dibentuk Bahlil melibatkan Inspektorat Jenderal ESDM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan transaksi pengadaan batu bara ke PLN berjalan secara terbuka. Dikatakan, tujuan tim ini adalah mencegah penyalahgunaan atau penundaan pasokan yang bisa mengganggu operasional pembangkit. “Supaya apa? Kita mau ingin tahu agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang udah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak sampe di powerplant,” ujar Bahlil.
Pada kesempatan ini, Bahlil menjelaskan bahwa pengawalan tim khusus mencakup transparansi harga dan proses pemeriksaan transaksi. Kebijakan ini berdasarkan prinsip moral, karena PLN mendapat subsidi dari hulu (batu bara) dan hilir (gas) serta kompensasi tambahan. “Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral, karena apa? PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas. Gas-nya kan dapat HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu), itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Bahlil juga menekankan perlunya optimisasi biaya operasional PLN melalui pengawasan yang lebih presisi. “Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih,” kata dia.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan 20 juta ton batu bara, PLN memiliki kontrak pasokan sebanyak 134 ton dari 154 juta ton total kebutuhan. “Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta yang belum. Jadi overall enggak ada masalah,” ujar Bahlil. Meski kalori batu bara di produksi RI tengah menurun, Bahlil menyatakan bahwa tidak ada masalah secara keseluruhan.
Kebijakan revisi harga batu bara ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan mencegah kerugian bagi pemangku kepentingan. Bahlil mengharapkan keterlibatan aktif pemerintah dalam memastikan bahwa pasar batu bara tetap terwujud secara transparan dan berkelanjutan.