BeritaLokal, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satgas Pangan Polri untuk mengawal proyek pembibitan sebesar Rp 9,95 triliun. Langkah ini diambil guna mencegah penyimpangan anggaran yang dapat merusak produktivitas pertanian jangka panjang. Proyek tersebut bertujuan memperkuat hilirisasi perkebunan dengan menanam benih komoditas seperti kelapa, kakao, tebu, kopi, mete, dan pala di lahan sekitar 870 ribu hektare di seluruh Indonesia.
Amran mengatakan bahwa pengawalan ketat ini merupakan bagian dari upaya memastikan tidak ada penyimpangan wewenang. “Kami berkoordinasi dengan KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk mencegah tindakan korupsi di lapangan,” kata Amran dalam wawancara terkini. Proyek ini menitikberatkan pada kualitas benih karena proses pembibitan memengaruhi masa depan hasil panen hingga puluhan tahun ke depan.
Temuan penyelewengan benih kelapa di beberapa daerah telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,3 miliar. Kementerian Pertanian menemukan keterlambatan dalam pengadaan benih di lima wilayah, dengan kekurangan hingga 136.795 batang dan potensi kerugian mencapai Rp3,3 miliar. Pihak Kementan meminta pemerintahan langsung menindaklanjuti dugaan pelaku korupsi, termasuk mengambil tindakan tegas jika ada unsur pidana.
Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementan akan melakukan audit terhadap program serupa di seluruh Indonesia. “Kami memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut karena data yang ditemukan memiliki perbedaan signifikan antara surat perintah dan realisasi lapangan,” kata Amran. Penyimpangan ini menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan pertanian, mengingat kualitas benih menjadi faktor penting dalam produksi hasil perdana yang membutuhkan waktu 3-4 tahun.
Proyek pembibitan juga diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas nasional. Amran optimis tambahan lahan produktif sebesar 870 ribu hektare akan membawa dampak besar, terutama untuk komoditas seperti kopi yang saat ini menghasilkan 2 ton per tahun. “Dengan peningkatan ratusan ribu hektare, peningkatan produksi bisa sangat tinggi,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menekankan bahwa upaya pengawalan ini adalah langkah penting untuk menjaga keandalan sumber daya pertanian dan memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. Pihak KPK diharapkan terus aktif dalam mengawasi proses pembibitan agar tidak ada tindakan korupsi yang merugikan negara.