BeritaLokal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan target pemerintah untuk memastikan akses listrik di seluruh desa dan dusun di Indonesia sebelum 2029. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan energi hingga wilayah terpencil, kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR.
Selain anggaran BPBL yang mencapai Rp 520 miliar, pembangunan infrastruktur listrik desa diusulkan berjumlah sekitar Rp 9,75 triliun. Bahlil menekankan keterlibatan pemerintah dan komunitas dalam proyek elektrifikasi, termasuk dukungan dari anggota Komisi XII untuk memastikan target tercapai. “InsyaAllah, mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII,” kata dia, menegaskan peran partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Tantangan elektrifikasi masih signifikan, dengan lebih dari 10.000 titik kota belum teraliri listrik, termasuk sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun. Bahlil mengungkapkan kekhawatiran tentang kondisi di wilayah terpencil seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, dimana akses listrik masih terbatas. “Di kawasan timur, masyarakat masih hidup tanpa pasokan yang memadai,” kata dia, mengingatkan kebutuhan perbaikan jaringan elektrifikasi.
Pemerintah juga tengah memperluas cakupan pembangunan jaringan listrik dengan menargetkan pembangkit tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW). Proyek ini, yang disiapkan bersama Masdar dari Uni Emirat Arab, akan memulai tahap awal pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW. Kementerian ESDM dan PLN sudah menyiapkan 24 ribu hektare lahan di Jawa sebagai lokasi utama untuk pembangkitan energi terbarukan.
Dalam rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Harris mengatakan regulasi Indonesia memastikan PLTS yang masuk jaringan listrik harus berada dalam RUPTL. “RUPTL tidak dilarang revisi, tergantung kebutuhan,” kata Harris. Pemerintah juga sedang melakukan komunikasi dengan PLN untuk memastikan kerja sama efektif.
Program PLTS 100 GW menjadi bagian dari transisi energi nasional, meski masih memerlukan waktu lama. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada target elektrifikasi, tetapi akan terus memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.