BeritaLokal, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap kebutuhan investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia. Angka ini diperkirakan mencapai Rp13.032,8 triliun pada tahun 2025-2029, meningkat sekitar 43% dari realisasi selama 10 tahun terakhir. Pemerintah memperkuat usaha untuk menopang target ini dengan strategi yang fokus pada kualitas investasi dan transparansi data.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp13.032,8 triliun dalam 5 tahun mendatang. Data ini terpantau dari peningkatan realisasi investasi yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 persen, dengan investasi sebesar Rp1.714,2 triliun. Sementara pada 2025, ekonomi tumbuh 5,11 persen, berkontribusi Rp1.931,2 triliun.
Rosan menegaskan bahwa strategi investasi tidak hanya fokus pada angka nominal, tetapi juga menargetkan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya investasi berkualitas yang dapat meningkatkan kapasitas industri nasional. “Investasi harus mengacu pada keberlanjutan dan kemandirian, bukan hanya sekadar angka,” kata Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Penanaman Modal (BPI) Danantara di Gedung Merdeka, Jakarta, menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat minat investasi asing. Laporan dari kunjungan kerja Prabowo ke Amerika Serikat dan negara lainnya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai pelabuhan investasi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta Rosan untuk menyampaikan data positif tentang minat investasi asing secara terbuka. Informasi tersebut akan disajikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Langkah ini dianggap sebagai komitmen pemerintah untuk mempublikasikan data investasi yang masuk ke Indonesia secara transparan.
Dalam keterangannya, Teddy menegaskan bahwa transparansi informasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan data berbasis fakta. Dengan demikian, perekonomian Indonesia tidak hanya tergantung pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan ekonomi.