Polemik Hotel Peserta AFF U

BeritaLokal, Medan – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 menjadi topik hangat di kalangan tokoh masyarakat dan pengamat sepak bola. Drs H Amiruddin, mantan anggota DPRD Medan, menilai narasi yang menyudutkan Pemko Medan dan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak tidak komitmen berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan turnamen internasional.

Amiruddin mempertanyakan adanya dasar hukum resmi yang menyatakan biaya hotel peserta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada keputusan anggaran, nota kesepahaman, atau pernyataan resmi dari Pemko Medan mengenai kewajiban tersebut. “Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya,” kata dia dalam pidato yang diunggah di media sosialnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD Medan ini menekankan bahwa kebutuhan akomodasi peserta merupakan hal mendasar dalam turnamen internasional. “Jika tidak ada komitmen resmi, maka tudingan terhadap pemerintah daerah tidak memiliki dasar yang kuat,” kata Amiruddin. Ia mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah seperti persiapan Stadion Teladan dan pembenahan fasilitas pendukung sejak awal harus menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara, bukan hanya pada Pemko Medan.

Amiruddin juga menyoroti munculnya narasi yang menggambarkan PSSI Sumut dan panitia lokal sebagai pihak “menyelamatkan” turnamen karena Pemko Medan tidak bersedia membayar biaya hotel. Ia berpikiran bahwa narasi ini justru mengalihkan perhatian dari aspek utama, yaitu perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan. “Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan dasar, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan?” tanyanya.

Pria yang menulis artikel ini menegaskan bahwa transparansi dalam pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, dan skema pembiayaan adalah kunci untuk membangun tradisi tata kelola sepak bola profesional di Sumatera Utara. “Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan,” kata dia.

Amiruddin menghimbau PSSI Sumut dan panitia lokal untuk menyikapi polemik ini sebagai bahan introspeksi, bukan sebagai alat membangun opini. Ia juga menyarankan bahwa kekurangan dalam perencanaan akomodasi harus diakui dan diperbaiki, sementara miskomunikasi atau perbedaan persepsi mengenai pembiayaan harus dibuka kepada publik. “Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini,” kata dia.

Dalam pidato akhirnya, Amiruddin menekankan pentingnya pembangunan sistem yang terstruktur, termasuk manajemen risiko dan akuntabilitas organisasi dalam penyelenggaraan turnamen internasional. “Kita perlu keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya,” pungkasnya.