beritalokal.my.id, Jakarta – Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia pada awal Juni 2026. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses keanggotaan di Organisation for Economic Co-operations and Development (OECD).
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026. Misi utama kunjungan tersebut untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di OECD serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.
Menuju Keanggotaan OECD: Momentum Bersejarah bagi Indonesia
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Airlangga Hartarto akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.
Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD. Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studikondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.
Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.
Proses Aksesi OECD
PerbesarMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan melalui video dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-5 The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA). (Foto: ekon.go.id)
Proses aksesi OECD melibatkan pemangku kepentingan nasional, baik dari unsur Pemerintah maupun Non-Pemerintah. Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD mengoordinasikan lebih dari 60 pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian, lembaga, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademik, dan organisasi kemasyarakatan.
Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi. OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” ujar Menko Airlangga dikutip dari laman ekon.go.id, Selasa (2/6/2026).
Bawa Misi Hilirisasi
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai stimulus ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026). (beritalokal.my.id/Arief)
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Menko Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.
Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.
Mengawal Ratifikasi I-EU CEPA
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada acara Pembukaan Program Magang Nasional Lulusan Perguruan Tinggi 2025 Batch 1.
Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Menko Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.
Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi. Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.
Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025.
Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi.
