30 Mei 1981: Presiden Bangladesh Zia ur Rahman Dibunuh dalam Kudeta Berdarah

BeritaLokal, Jakarta – Pada 30 Mei 1981, seorang presiden Bangladesh yang menggantikan pemerintahan militer tewas dalam sebuah kudeta berdarah. Peristiwa ini, yang tercatat sebagai salah satu episod paling kelam dalam sejarah politik negara tersebut, melibatkan serangan militer ke Gedung Sirkuit Chittagong, tempat Presiden Ziaur Rahman menginap. Tindakan tajam ini berawal dari perdebatan internal yang sengit antara para perwira dan pemerintahan militer, yang akhirnya menumbangkan sistem politik yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun.

Selain itu, upaya kudeta dimotori oleh Mayor Jenderal Abdul Manzoor, mantan sekutu dekat Zia sejak Perang Pembebasan Bangladesh 1971. Manzoor, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mulai memburuk hubungannya dengan Zia setelah sang presiden memilih Hussain Muhammad Ershad sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 1978. Ia mengkritik kebijakan Zia yang disebut “terlalu demokratis” dan melupakan peran militer dalam membawanya berkuasa.

Beberapa hari sebelum kudeta, Manzoor dilaporkan secara terbuka mengkritik Zia dalam sebuah konferensi militer di Dhaka. Ia menuding sang presiden memperkuat sistem politik tanpa mempertimbangkan kepentingan militer. Pada dini hari 30 Mei 1981, tiga kelompok perwira militer menyerbu Gedung Sirkuit Chittagong menggunakan senapan mesin ringan, peluncur roket, dan granat. Serangan dimulai ketika dua roket menghantam bangunan sebelum para perwira menyisir ruangan untuk mencari Zia.

Kolonel Matiur Rahman kemudian dilaporkan menembak Zia dari jarak dekat hingga tewas. Setelah pembunuhan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Hussain Muhammad Ershad tetap menyatakan dukungan kepada pemerintah dan memerintahkan operasi militer untuk menumpas kudeta. Abdul Manzoor akhirnya ditangkap di wilayah Fatikchhari sebelum kemudian dilaporkan tewas di tangan pasukan militer Bangladesh.

Peristiwa ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem pemerintahan dan perbedaan pendapat antara para perwira dengan pemerintah. Kudeta yang berdarah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam politik negara adalah hal yang sering terjadi, meski tidak selalu mengarah pada keberhasilan. Meskipun akhirnya pemerintahan militer berhasil mempertahankan kekuasaannya, peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah Bangladesh yang menegaskan bahwa krisis politik bisa berujung dengan konflik militer.

Artikel Terkait

0