Pemerintah Targetkan Etanol dalam Bensin 2027 untuk Meningkatkan Ketahanan Energi

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memulai tahapan strategis baru dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor dengan meluncurkan program campuran bensin dan bioetanol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional hulu hingga hilir, sambil menjawab tantangan penguapan harga BBM yang terus meningkat.

Selain keberhasilan program B50 sebelumnya, kini pemerintah menargetkan penggunaan bioetanol dalam bensin mulai 2027. Menurut Lahadalia, keberhasilan B50 menjadi cetak biru (blueprint) untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya, termasuk bioetanol, yang akan mendahului perluasan program ini. “Kami ingin memperkuat etanol sebagai bagian dari strategi ketahanan energi, dengan target 10% hingga 20% dalam bensin pada 2027,” terangnya.

Program bioetanol akan melibatkan berbagai komoditas pertanian lokal seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan impor BBM, tetapi juga membuka pasar baru yang mendukung sektor pertanian nasional. “Eksplorasi etanol akan memperkuat ekosistem pertanian dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan crude palm oil (CPO) nasional,” kata Lahadalia.

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina, serta sektor swasta menjadi kunci pelaksanaan program ini. Dalam hal ini, BUMN dan perusahaan swasta akan berperan dalam pengelolaan komoditas pertanian, sementara Pertamina akan memastikan ekosistem rantai pasok yang terstruktur. Lahadalia menegaskan bahwa keberhasilan B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengembangkan energinya sendiri secara mandiri.

Sebelumnya, Indonesia masih harus mengimpor solar sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, lewat penerapan B50 sebagai bahan bakar minyak (BBM) mandatori, ketergantungan impor produk solar tersebut resmi dihentikan sepenuhnya. Program ini juga diproyeksikan mampu menyelamatkan devisa negara hingga Rp 170 triliun, memperkuat penyerapan CPO nasional, serta menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor hijau.

“Bioetanol bukan sekadar campuran antara fosil dan nabati, tapi representasi keberanian mengambil keputusan, kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” pungkas Lahadalia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi lokal sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.