JHT Diskusi Cepat dengan Evaluasi Pajak Penghasilan

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah mempercepat diskusi kritis tentang Jaminan Hari Tua (JHT) di sela padatnya agenda anggaran DPR, dengan Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal menggelar pertemuan singkat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan yang berlangsung sekitar 25 menit pada Rabu (8/7/2026) menjadi titik perpindahan strategis dalam upaya memastikan keadilan pajak di tingkat nasional.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang evaluasi kembali ketentuan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan JHT, sambil menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penerapan aturan perpajakan. “Kita akan mempelajari regulasi yang berlaku sebelum menentukan langkah selanjutnya,” kata Purbaya di lokasi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pertemuan antara Said Iqbal dan Purbaya terjadi dalam situasi kritis karena Menteri Keuangan akan menghadiri rapat Banggar DPR, yang memperlihatkan kebutuhan untuk segera menyelesaikan diskusi JHT. Said Iqbal menyebut bahwa pertemuan berlangsung cepat karena dihubungi Ketua Banggar, sehingga pembahasan JHT bisa selesai sebelum agenda pemerintah lain dimulai.

Sementara itu, Purbaya menegaskan belum ada keputusan final mengenai perubahan aturan pajak JHT, tetapi memastikan evaluasi dilakukan dengan menyertakan prinsip fairness. “Tidak hanya untuk keadilan, tapi juga kita akan bandingkan dengan praktik terbaik dunia,” kata Purbaya. Evaluasi ini mencakup penelusuran profil peserta yang mencairkan dana JHT dengan nilai melebihi Rp 50 juta, termasuk analisis apakah kebijakan saat ini tepat sasaran atau justru lebih menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Purbaya menyebut evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa dana JHT tidak menjadi beban bagi kelompok tertentu, meski tetap memberikan manfaat yang adil bagi semua peserta. “Kita akan lihat apakah aturan yang ada sudah tepat sasaran atau justru lebih menguntungkan kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal juga menyampaikan kebutuhan untuk mempercepat tindakan pemerintah terkait JHT, seiring adanya tekanan dari para peserta yang mengaku merasa tidak seimbang dalam penerapan pajak. Kedua pemimpin menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga perlu dijajaki untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.