Satgas PHK Siap Mitigasi Risiko Pemutusan Hubungan Kerja

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memperkuat mitigasi risiko PHK dengan membentuk Satgas Khusus yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Upaya ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan berbagai skenario PHK, termasuk penanganan isu kelangkaan bahan baku dan harga komoditi yang memengaruhi ketersediaan tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Satgas akan mengantisipasi dampak ekonomi dengan melakukan tahapan berdasarkan kondisi lapangan, mulai dari verifikasi informasi hingga mediasi dan pengalihan karyawan.

Selain itu, pihak Kemnaker terus aktif memperkuat SDM melalui program vokasi, magang, dan sertifikasi. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Yassierli menyebutkan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dalam iklim industri yang dinamis. Ia juga mengklaim bahwa isu PHK TikTok dan Tokopedia telah selesai, dengan pihak manajemen memproses langkah pembenahan internal, seperti talent mobility, sehingga tidak ada pengurangan pekerjaan sepihak.

Sementara itu, Satgas PHK diutamakan untuk mengatasi isu kelangkaan gas yang menyebabkan kegagalan produksi di industri. Dalam kasus ini, pihak Satgas langsung turun tangan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, meski tidak terkait dengan PHK sepihak. Yassierli menjelaskan bahwa proses ini dilakukan secara proaktif agar dampak ekonomi minimal.

Dalam konferensi pers bersama DPR, Yassierli mengungkapkan bahwa pihak TikTok dan Tokopedia sedang membuka 100 posisi kerja baru. Dia menegaskan tidak ada PHK sepihak, melainkan kebijakan pengalihan karyawan dalam satu grup perusahaan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menyelaraskan situasi tersebut, memastikan bahwa langkah ini berbasis komunikasi dan solusi terpadu.

Satgas PHK juga menangani isu lain seperti PHK massal di TikTok dan Tokopedia, yang sebelumnya dinyatakan selesai. Yassierli menyebutkan bahwa Presiden Direktur Tokopedia telah meluruskan keterlibatan pihak terkait, mengklaim langkah mereka adalah upaya pembenahan internal. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap berhasil dalam meminimalkan dampak PHK pada sektor industri.