Pesangon Rp12,7 Miliar Berkat Mediasi Kemnaker ke 134 Pekerja

BeritaLokal, Jakarta – Dimediasi Kemnaker, 134 Buruh PT Amos Akhirnya Dapat Pesangon Rp 12,7 Miliar, menandai kemenangan bagi para pekerja yang berjuang melawan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap tidak proporsional dan tidak transparan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri menuntun proses mediasi ini, sehingga sengketa yang bersumber dari pembubaran karyawan pada Maret 2026 akhirnya pun terselesaikan secara damai.

Peristiwa dimulai ketika PT Amos Indah Indonesia secara unilaterally melakukan PHK atas sejumlah pekerja, menyebabkan kehebohan di kalangan buruh dan serikat pekerja. Para pekerja menuduh keputusan PHK tidak mengikuti prosedur perundingan yang wajar dan tidak memperhitungkan hak-hak yang telah dirancang dalam undang‑undang ketenagakerjaan. Pada akhir Maret 2026, serikat mengajukan keluhan kepada Kemnaker yang selanjutnya menjalin komunikasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, membawa masalah ini ke meja mediasi resmi.

Mediasi tingkatkan keadilan industri

Dalam tiga minggu pertama setelah permintaan lengkap dari Kapolri untuk menyelesaikan sengketa dalam satu bulan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan betapa efisiennya kerjasama antara Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri. Afriansyah menyatakan, “Kejaran waktu yang ketat memaksa kedua belah pihak untuk berunding secara konstruktif, sehingga akhirnya mencapai kesepakatan.” Selama proses mediasi, kedua pihak membahas secara terperinci hak-hak pekerja, kompensasi, serta prosedur penyelesaiannya, yang setiap detailnya diabadikan dalam akta mediasi resmi.

Meskipun keputusan PHK tetap harus diterapkan, perusahaan setuju untuk membayar pesangon lebih dari Rp 12,7 miliar, dibagi secara proporsional berdasarkan masa kerja masing‑masing pekerja. Dengan demikian, para mantan karyawan yang terdampak PHK akan menerima kompensasi yang setara dengan hak yang mereka emban selama bertahun‑tahun bekerja di perusahaan tersebut. Besaran pesangon tersebut dioptimalkan oleh peran Desk Ketenagakerjaan Polri, yang memastikan prosedur perhitungan sesuai standar ketenagakerjaan Indonesia.

Peran Polri dan Kemnaker memperkuat dialog

Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhammi, memuji Kemnaker atas peran aktif dalam memimpin proses mediasi ini. Ia menilai kesuksesan mediasi ini sebagai realisasi nyata dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Irhammi menyatakan, “Keterlibatan langsung Kemnaker dan Polri adalah kunci utama tercapainya kesepakatan antara perusahaan dan mantan pekerja, tanpa harus melewati jalur litigasi yang panjang.” Begitu juga Afriansyah menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga sebagai model penyelesaian sengketa ketenagakerjaan internal, yang dapat direplikasi pada kasus serupa di masa depan.

Penggunaan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa industri menunjukkan harapan pihak berwenang untuk menciptakan sistem industri yang lebih inklusif. Kedua belah pihak menegaskan perlunya dialog yang berkelanjutan, sehingga hak-hak pekerja tidak hanya terlindung secara hukum, tetapi juga diakomodasi melalui kerjasama konstruktif antara perusahaan, serikat, dan pemerintah. Pengalaman ini juga menegaskan peran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai mediator yang netral di mata kedua belah pihak.

Logika penegakan hukum ini berjalan seiring dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sekaligus arahan pimpinan kepolisian yang menekankan pentingnya jalan damai dalam merengkuh kesejahteraan ekonomi bangsa. Konflik karyawan menjadi contoh konkret bagaimana kerja sama lintas lembaga, bukan sekadar modus otoriter, mampu menghasilkan solusi efektif, berpusat pada kepentingan bersama.

Keseluruhan peristiwa ini menegaskan bahwa mediasi yang didukung oleh lembaga kepolisian dan kementerian ketenagakerjaan mampu mempercepat penyelesaian sengketa industri sambil menjaga hubungan industrial harmonis. Penyerahan pesangon sebesar Rp 12,7 miliar untuk 134 pekerja menjadi catatan penting dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia, menandai pergeseran paradigma dari litigasi ke dialog.