OJK Fokuskan Regulasi Lawan Judi Online di Forum 2026

BeritaLokal, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perbankan lawan judi online di Banking Forum 2026, sebuah acara yang menyoroti tantangan keuangan dan kesehatan masyarakat terkait praktik judi digital. Acara ini digelar di Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/7/2026), dengan partisipasi pemerintah, lembaga perbankan, dan asosiasi industri. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi pemberantasan judi online yang melibatkan regulasi, pengawasan berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor.

Regulasi OJK Lawan Judi Online di Forum 2026

Transformasi digital telah menjadi motor pertumbuhan sektor jasa keuangan, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Digitalisasi memperkuat efisiensi, inklusi keuangan, dan inovasi layanan perbankan. Namun, perkembangan teknologi juga meningkatkan kompleksitas risiko kejahatan keuangan, terutama dalam bentuk judi online yang semakin terorganisir. Dian menegaskan bahwa penguatan tata kelola teknologi informasi dan sistem pengawasan yang adaptif menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tersebut.

Digitalisasi: Pendorong dan Risiko Keuangan

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti bahwa judi online tidak hanya merusak keuangan, tetapi juga mengganggu kesehatan sosial dan psikologis masyarakat. Menurut WHO, praktik perjudian dapat memicu tekanan finansial, keretakan keluarga, dan bahkan tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Friderica menyebutkan bahwa kecanduan judi bisa mengarah pada penggunaan dana pribadi untuk terus berjudi, bahkan memicu perbuatan yang sangat berbahaya.

Dampak Judi Online pada Kesehatan Masyarakat

Dian Ediana Rae menegaskan bahwa penipuan (financial scams) dan fraud menjadi ancaman utama bagi konsumen jasa keuangan. Menurut OECD, risiko ini adalah yang terbesar di seluruh dunia, dengan perlu sinergi lintas sektor untuk mengatasi. OJK memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemeriksaan kepatuhan, deteksi transaksi, dan peningkatan kapasitas industri dalam Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko

OJK menetapkan tiga strategi utama untuk pemberantasan judi online: 1) penguatan regulasi dengan ketentuan APUPPT-PPSPM sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023; 2) pengawasan berbasis risiko melalui penyempurnaan parameter deteksi transaksi dan sektoral risk assessment; 3) peningkatan kapasitas industri dalam CDD/EDD. Dalam pertemuan ini, OJK mencatat 2,8 juta calon nasabah ditolak karena aktivitas terkait judi online, sementara 51,2 ribu nasabah ditutup usaha akibat transaksi yang teridentifikasi berkaitan dengan perjudian.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Keamanan Finansial

Dian Ediana Rae menyebutkan bahwa pelaku judi online menggunakan platform digital, rekening penampungan, QRIS, dan aset kripto untuk menyamarkan aliran dana. Strategi ini memperluas kerentanan sektor perbankan terhadap aktivitas ilegal berbasis teknologi. OJK menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam mengenali pola transaksi yang tidak masuk akal, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan industri untuk memperkuat kepatuhan.

Keterlibatan Lembaga Perbankan: Dari Pengawasan hingga Inovasi

Pada forum tersebut, perusahaan perbankan diundang untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan teknologi terkini. Dian Ediana Rae menegaskan bahwa inovasi layanan perbankan harus disertai kehati-hatian dalam mengelola risiko. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, dan industri adalah kunci untuk memperkuat sistem perbankan secara berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang di Era Digital

Banking Forum 2026 menyoroti kebutuhan sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang bersifat kompleks. Dian Ediana Rae menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola teknologi informasi dan pengawasan berbasis risiko adalah langkah penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan kesehatan masyarakat. OJK menegaskan komitmennya terus bergerak di bidang perbankan dengan memperkuat regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor.