Impor Plastik Murah Bakar Industri Lokal

BeritaLokal, Jakarta – Pakar Ungkap Dampak Plastik Impor Murah terhadap Industri memberi sorotan tajam pada lonjakan bahan baku plastik asal China, Korea Selatan, dan Thailand yang kini berjangka masuk ke pasar Indonesia dengan selisih harga ekstrem. Perubahan ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap industri petrokimia domestik, sebuah sektor yang dikenal memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kerja nasional.

Petrokimia, baik hulu maupun hilir, merasakan dampak segera ketika pasokan bahan baku impor melimpah. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan bahwa terjadinya “bancsin” bahan baku dari negara luar mengakibatkan penurunan utilisasi pabrik, bahkan menimbulkan kemungkinan penutupan operasi. Ia menambahkan, “Penurunan kinerja industri plastik berakar pada sirkulasi bahan baku murah yang tidak memiliki nilai tambah lokal,” sehingga menabrak angka produksi domestik.

Tidak hanya menekan produksi, kondisi pasar ini menumbuhkan risiko signifikan bagi tenaga kerja. Estu menegaskan bahwa industri plastik telah menjadi penyerap jutaan pekerja di seluruh negeri. Menurutnya, persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh produk impor murah berpotensi mencetuskan gelombang PHK, jika tidak segera diintervensi oleh kebijakan perlindungan perdagangan yang lebih kuat. Ia bahkan menyoroti ketidaksetaraan biaya produksi yang membantu produk luar negeri mencetak margin keuntungan yang bertolak belakang dengan operasi nasional.

UKM Terancam Produk Impor

Krisis ini tidak hanya merosot pada skala fasilitas industri; kegagalan pasar ini berdampak langsung pada usaha kecil dan menengah (UKM). Estu menyatakan bahwa produk jadi impor dengan harga sangat rendah, seringkali disertai dugaan ilegal, telah mendorong menurunnya pangsa pasar UKM lokal. Ia menambahkan, “Kondisi ini memaksa UKM untuk berperang di pasar penuh harga, menurunkan daya saing sekaligus menekan margin keuntungan secara drastis.” Sehingga banyak pangkalan UKM yang kini berada pada lapisan terluar ketahanan ekonomi.

Dumping Plastik & Pajak

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menyerukan kuti lebih sever. Ia menegaskan bahwa industri plastik adalah salah satu sektor paling rentan terhadap lonjakan impor murah dari China, yang seringkali berlebihan setelah pandemi. Faisal mengutip analisis data perdagangan internasional dengan metode mirroring Trade Map dan mengatakan bahwa kategori plastik serta barang berbahan plastik menempati posisi dugaan impor ilegal terbesar dari China. Ia menyoroti bahwa dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegal meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya memberatkan industri nasional.

Selain merusak pangsa pasar, praktik impor ilegal “membayarkan pajak dan pungutan lainnya tidak sesuai standar,” ujarnya, menakutkan potensi kerugian negara. Faktanya, produk impor ilegal sering tidak mencantumkan pajak barang dan jasa yang seharusnya diterima sebagai sumber pendapatan APBN. Perubahan ini dapat mengakibatkan defisit fiskal yang berdampak pada stabilitas makroekonomi. Faisal menutup puncak pendapatnya dengan menegaskan bahwa perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum di lepas pantai dan perbatasan.

Menjadi sebab utama mengapa para pakar serukan aksi proaktif. Mereka menyarankan pemerintah meninjau regulasi tarif, memperbaiki mekanisme kontrol impor, serta meningatkan sistem pemantauan penetapan harga impor. Selain itu, perlu diperingatkan adanya risiko berkelanjutan bagi industri dalam negeri hingga terjadi penurunan signifikan pada penggunaan energi dan dikeluarkannya penafian kebijakan.

Lamunan pada pergerakan impor ini menandai krisis yang membongkar ketergantungan pada pasar global sekaligus memunculkan peluang untuk memperbaharui kebijakan pengaman perdagangan. Sesuai permintaan pakar, strategi anti-dumping yang lebih ketat harus berimbang dengan penguatan industri domestik melalui investasi teknologi dan peningkatan nilai tambah. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat menyeimbangkan pertumbuhan industri plastik sekaligus melindungi lapangan kerja generasi berikutnya.