BUMN Resmi Resmikan 5 Bendungan Strategis di Indonesia

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah Prabowo Subianto memperkuat pengelolaan air dengan meresmikan lima bendungan strategis di berbagai wilayah Indonesia, yang dikerjakan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan ekosistem dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur air dan energi terbarukan. Daftar BUMN yang terlibat mencakup PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, serta perusahaan lainnya, dengan total nilai proyek mencapai Rp 1,47 triliun hingga Rp 1,7 triliun.

Bendungan Meninting: Resmi Diresmikan BUMN

Bendungan Meninting, yang menjadi salah satu bendungan resmi Prabowo, terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini dibagi menjadi dua paket: Paket I dengan nilai Rp 902 miliar dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) Hutama-Bangunnusa, sementara Paket II sebesar Rp 570 miliar dioperasikan oleh KSO Nindya Karya-SAC Nusantara. Total proyek mencapai Rp 1,47 triliun dan mulai berjalan sejak 2018. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 9,91 juta meter kubik, dapat menyuplai air baku 0,15 meter kubik per detik, serta mengaliri irigasi seluas 1.559 hektare. Proyek juga mampu mereduksi risiko banjir di area sekitar 59 hektare dan memproduksi energi terbarukan hingga 0,80 MW PLTA dan 9,23 MW PLTS terapung.

Bendungan Sidan di Bali: Strategis untuk Banjir

Bendungan Sidan di Gianyar, Bali, ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Proyek ini dibangun oleh PT Brantas Abipraya (Persero), dengan kapasitas 5,76 juta meter kubik air. Bendungan ini menyuplai air baku sebesar 1,75 meter kubik per detik dan mengaliri irigasi sepanjang 123,19 km. Proyek juga mampu mereduksi banjir hingga 108 hektare dan memproduksi energi sebesar 8,08 MW. Bendungan Sidan berperan strategis dalam mengurangi risiko banjir di wilayah pesisir Bali.

Bendungan Jlantah di Jawa Tengah: Pemupukan Pertanian

Bendungan Jlantah di Karanganyar, Jawa Tengah, juga resmi dibuka oleh Prabowo Subianto. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) dengan kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik dan luas genangan 50 hektare. Bendungan ini diharapkan mampu menopang produksi hingga 27.000 ton padi per tahun serta menyuplai air baku bagi masyarakat sekitar sebesar 125 liter per detik. Proyek ini juga memperluas daya tarik pariwisata di Jawa Tengah, terutama di destinasi wisata Tawangmangu dan Gunung Lawu.

Bendungan Keureuto di Aceh: Ketahanan Air Pesisir

Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menjadi salah satu bendungan strategis di sisi barat Indonesia. Proyek ini dibangun oleh PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya dengan nilai proyek sekitar Rp 700 miliar. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 896,39 hektare. Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan air di wilayah pesisir Aceh Utara dan memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan wisata alam dan UMKM.

Bendungan Rukoh di Aceh: Ketersediaan Air Masyarakat

Bendungan Rukoh di Pidie, Aceh, menjadi bendungan terluar di Indonesia yang resmi dibuka oleh Prabowo Subianto. Proyek ini dibagi menjadi dua paket: Paket 1 sebesar Rp 570 miliar untuk pekerjaan spillway (saluran pelimpah), dan Paket 2 sebesar Rp 1,1 triliun untuk pembangunan tubuh bendungan (dam) dan bangunan pengelak. Proyek ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2024, dengan target menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat sekitar sebesar 15 liter per detik dan mengurangi risiko banjir di area sekitarnya.

Analisis Dampak Proyek BUMN

Penggarapan bendungan oleh BUMN bukan hanya menjamin ketersediaan air, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor energi terbarukan dan pariwisata. Prabowo menggambarkan proyek ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi di tanah air, sementara juga menjangkau kebutuhan penduduk sekitar. Proyek yang dipimpin oleh BUMN menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan pendekatan ketahanan dan ekonomi sirkular.