[BeritaLokal], Jakarta – Pemerintah mulai menghadapi tekanan dari kenaikan harga Pertamax yang berpotensi memicu migrasi massal ke Pertalite dan meningkatkan inflasi. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM ini bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. “Kita harus memantau dinamika harga Pertamax dan Pertalite secara realistis,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 hingga Rp 17.000 per liter. Kenaikan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan realisasi penyaluran BBM sepanjang tahun 2025. Namun, Misbakhun menekankan bahwa kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat beralih ke Pertalite, yang menjadi alternatif dengan harga lebih rendah. “Jika harga Pertamax naik, orang akan mencari harga terendah,” katanya.
Misbakhun juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi mengerek inflasi. Ia menegaskan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak, tetapi juga faktor lain seperti permintaan dan penawaran pasar. “Kita perlu memantau dampaknya secara mendalam,” kata dia. Meski demikian, pihaknya belum mengetahui seberapa besar dampak dari kenaikan harga Pertamax ini. “Saat ini sedang dilakukan penghitungan lebih dalam untuk menentukan dampaknya,” katanya.
Kemungkinan stimulus dari pemerintah menjadi solusi untuk mengatasi efek inflasi. Misbakhun menyebutkan bahwa pemerintah tengah memproses diskusi tentang insentif dan stimulasi terkait kenaikan harga Pertamax. “Saat ini sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang bisa menjadi stimulus atau insentif,” kata dia. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menggunakan Pertamax cenderung lebih berimbal balik dengan Pertalite, sehingga pemerintah perlu memastikan kebutuhan mereka sebagai sumber daya ekonomi.
Selain itu, Misbakhun mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Pertamina dalam menjaga stabilitas harga BBM. “Pertamina harus tetap berperan aktif dalam memastikan realisasi penyaluran BBM sepanjang 2025,” kata dia. Kenaikan harga Pertamax juga menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya terhadap anggaran subsidi BBM, yang bisa meningkat jika masyarakat beralih ke alternatif.
Dalam rangka menjawab tekanan ini, pemerintah sedang mempercepat diskusi tentang rencana pengurangan tarif dan insentif untuk masyarakat. Misbakhun menegaskan bahwa kinerja Pertamina dalam mengelola harga BBM akan menjadi faktor penting dalam kebijakan pemerintah. “Kita harus tetap waspada terhadap perubahan harga BBM, karena dampaknya tidak bisa diabaikan,” kata dia. Dengan demikian, pemerintah dan Pertamina harus bersama-sama memastikan stabilitas ekonomi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
