BeritaLokal, Bandarlampung – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menegaskan bahwa program strategis pemerintah seperti Manfaatkan Bantuan Gizi (MBG), hilirisasi industri, dan ketahanan pangan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Bandarlampung, ia menjelaskan upaya Hipmi untuk memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mengembangkan peluang bisnis baru.
Sementara itu, Akbar menegaskan bahwa UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data yang ia sampaikan, sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh sektor UMKM, sementara lebih dari 93% tenaga kerja di Tanah Air juga terabsorpsi dalam sektor tersebut. “Program-program strategis pemerintah yang kami laksanakan, seperti MBG dan hilirisasi, tidak hanya mendorong ekonomi daerah, tetapi juga membuka peluang lahirnya pengusaha baru,” kata Akbar.
Hipmi, menurut Akbar, telah melakukan transformasi signifikan dalam tiga tahun terakhir. Organisasi ini fokus pada digitalisasi keanggotaan, memperluas akses permodalan, dan inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM di daerah. “Kami berkomitmen untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan agar UMKM dapat berkembang secara inklusif,” kata dia.
Ia juga menekankan bahwa sektor UMKM menjadi fokus utama Hipmi karena mayoritas anggota organisasi berasal dari kalangan UMKM dan pengusaha menengah. “Dengan demikian, peran UMKM di seluruh Indonesia harus diperkuat,” kata Akbar.
Program strategis pemerintah, seperti ketahanan energi, hilirisasi industri, serta Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut sebagai alat untuk mendorong partisipasi pelaku usaha lokal dalam rantai ekonomi nasional. Akbar berharap sinergi antara pemerintah dan UMKM terus diperkuat agar UMKM menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam kesimpulan, Hipmi menegaskan bahwa keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan UMKM tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan ekosistem yang terbentuk. “Kita harus bersama-sama membangun ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Akbar.
