[BeritaLokal], Jakarta – Sumatera Utara kembali mengalami krisis listrik yang memakan korban nyata, dengan pemadaman masif yang berlangsung sepekan penuh di wilayah Medan dan Deliserdang, menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap manajemen PT PLN (Persero). Fakta ini tidak hanya menggugah kekhawatiran masyarakat, tetapi juga memicu kritik tajam terhadap kebijakan dan keandalan operasional perusahaan energi nasional, khususnya dalam konteks persiapan RUPS 2026 yang akan diadakan pada 15 Juni.
Peristiwa ini dimulai pada Kamis, 4 Juni 2026, ketika terjadi ambruknya dua struktur kritis: Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 275 kV di wilayah yang menjadi inti distribusi listrik di Medan. Akibatnya, sistem kelistrikan di sejumlah wilayah, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, terganggu secara signifikan. Pemadaman bergilir berlangsung hingga hari ini, dengan durasi minimal tiga jam per hari, menurut laporan warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.
Ade, salah satu warga yang terkena dampak langsung, menyatakan bahwa PLN hanya memberikan permintaan maaf tanpa solusi konkret. “Sampai sekarang tidak ada jaminan bahwa listrik akan stabil,” katanya. Ia menekankan bahwa PLN mengklaim sedang bekerja “extra” untuk memulihkan sistem, namun kenyataannya, rencana perbaikan jaringan yang seharusnya selesai pada 14 Juni 2026, justru belum terwujud. Dampaknya nyata: peralatan elektronik rusak, peternak mengalami kerugian besar karena matinya ribuan ekor ayam, dan masyarakat secara umum merasa terabaikan.
Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, menganggap kejadian ini sebagai bukti tindakan manajemen PLN yang tidak memenuhi harapan masyarakat. “Listrik adalah kebutuhan primer, bukan hanya fasilitas,” ujarnya. “Kita membayar tagihan, kita berhak mendapatkan layanan andal. Tapi sekarang kita berada di era batu, di mana listrik tidak bisa diandalkan.”
Yudhistira menyoroti bahwa PLN yang seharusnya menjadi pilar stabilitas energi nasional, justru menunjukkan kegagalan manajemen. Ia menuntut Presiden Prabowo untuk memperhatikan persoalan ini secara serius, termasuk mengevaluasi kinerja Direktur PLN, Darmawan Prasodjo, yang menurutnya tidak mampu mengelola BUMN strategis ini secara efektif. “Kita berharap Presiden Prabowo memperhatikan kegagalan ini. Jangan bicara pembangunan pembangkit listrik sampai ribuan Mega Watt jika pengendali PLN tidak beres bekerja,” tegasnya.
Diketahui bahwa RUPS PLN 2026 akan diadakan pada 15 Juni 2026, menandakan titik kritis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dengan latar belakang krisis yang berulang dan kegagalan operasional, banyak pihak yang meminta agar Direktur PLN Darmawan Prasodjo ditetapkan kembali, atau diberhentikan secara profesional, untuk memastikan perubahan manajemen yang sejalan dengan harapan publik.
Krisis listrik di Sumatera Utara bukan sekadar gangguan teknis. Ini adalah refleksi mendalam terhadap keandalan manajemen perusahaan energi nasional, dan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat atas layanan dasar harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar target pembangunan.
