%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%

BeritaLokal, Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional. DSI dianggap sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan transparansi ekspor, memastikan nilai ekonomi dari komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy tercatat secara lebih akurat, serta mendorong kepercayaan investor terhadap sistem perdagangan Indonesia.

David menjelaskan bahwa SDA strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy memiliki kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Dengan demikian, pemerintah perlu menerapkan sistem pengelolaan yang memastikan devisa hasil ekspor kembali ke dalam negeri dan manfaatnya optimal bagi perekonomian. DSI dianggap sebagai alat untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki pencatatan devisa (DHE), serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing yang sering terjadi dalam tata kelola perdagangan komoditas.

Selain itu, David mengemukakan bahwa DSI memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi tata kelola ekspor menuju sistem berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan governance DSI diperlukan sebagai prasyarat utama agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh negara, pelaku usaha, emiten, serta investor publik. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa, penerimaan negara, stabilitas nilai tukar, dan kinerja ekspor yang lebih wajar.

Dalam konteks implementasi, David menekankan pentingnya fase transisi yang baik agar kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas usaha sehari-hari. Pemerintah diharapkan memastikan masa transisi berlangsung secara stabil, menjaga kepastian kontrak ekspor yang sudah ada, serta menyampaikan aturan main jelas kepada pelaku usaha dan investor. DSI harus dipersepsikan sebagai reformasi tata kelola yang pro-market dan pro-growth, bukan tambahan birokrasi.

David juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi DSI sangat penting karena komoditas awal dalam skema ini mencakup sekitar 23% ekspor nasional. Jika tidak berjalan baik, dampaknya tidak hanya terhadap pelaku usaha tetapi juga pada kepercayaan buyer global, persepsi investor, dan kredibilitas Indonesia di pasar internasional. DSI harus dibangun sebagai institusi yang kredibel, profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak signifikan bagi negara.

Selain itu, momentum transformasi tata kelola ekspor juga dilihat David sebagai peluang untuk mengubah sistem ekspor dari yang administratif menjadi berbasis data, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi implementasi DSI perlu dilakukan secara berkala dengan indikator terukur, seperti realisasi DHE, kelancaran ekspor, kepatuhan eksportir, dampak terhadap cadangan devisa, penerimaan negara, serta respons pasar. Jika konsisten dan transparan, DSI berpotensi menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Sementara itu, dalam laporan pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan Senin (9/2/2026). Namun David menegaskan bahwa keberhasilan implementasi DSI sangat bergantung pada perhatian pemerintah dalam memastikan masa transisi berjalan baik dan menjaga kepastian bagi pelaku usaha serta investor.