Bedah Rumah Mudah, Tidak Wajib Sertifikat Tanah

BeritaLokal, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, melalui Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang sedang difinalisasi, bahwa persyaratan administrasi Program Bedah Rumah akan “lebih sederhana”. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa Rapermen ini akan ditandatangani paling lambat awal pekan depan, menandai komitmen pemerintah untuk segera meratifikasi kebijakan tersebut. Padahal sebelumnya, setiap calon penerima terbatas pada kepemilikan sertifikat atau dokumen sejenis yang menandakan hak atas tanah.

Untuk memastikan kebijakan tersebut tetap konsisten dengan prinsip akuntabilitas nasional, Maruarar Sirait telah melakukan konsultasi intensif dengan berbagai lembaga pengawasan. Rapat tatap muka di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia tercatat pada tanggal 25 Juli 2026, di mana BPK menegaskan klarifikasi atas Rapermen tersebut. Ajang konsultasi ini juga mencakup BPKP dan Kementerian Hukum, yang semua memberikan masukan terkait kebutuhan transparansi dan keamanan hukum di implementasinya.

Dengan perubahan ini, bukti penguasaan tanah tidak lagi memerlukan sertifikat. Pihak desa atau kelurahan diharapkan mengeluarkan surat keterangan yang cukup menjelaskan bahwa bangunan yang diusulkan untuk diperbaiki berada di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh pemohon. Surat ini, meskipun bersifat administratif, tetap diperlakukan sebagai dokumen formal yang dapat diakui dalam prosedur Pengadilan Negeri bila dipicu, menegakkan ys keamanan hukum sekaligus mengurangi beban administratif bagi keluarga.

Akses Mudah lewat Surat Desa

Kebijakan ini secara eksplisit menyederhanakan proses verifikasi hak atas tanah, memungkinkan petani, nelayan, dan komunitas adat di daerah terpencil yang belum memperoleh sertifikat formal untuk tetap berhak memperoleh bantuan. Untuk memastikan legalitasnya, setiap surat keterangan desa akan memuat deklarasi rinci mengenai lokasi, batas tanah, dan status hak, serta diikutsertakan tanda tangan kepala desa dan saksi. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam meresmikan hak atas tanah bagi pemukim yang selama ini terpinggirkan, menggambarkan upaya mempercepat pencapaian target 3 juta rumah layak.

Kolaborasi Pemerintah dan UMKM

Sementara kebijakan perbaikan hak landasan publik diproduksi, Maruarar Sirait juga menegaskan pentingnya kolaborasi sektor swasta, khususnya UMKM bahan bangunan, dalam program gentengisasi. Keputusan tersebut memanfaatkan standar kualitas yang disyaratkan melalui hasil pengujian Balai Keramik, sehingga produk genteng tetap memenuhi standar, meskipun tidak wajib mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui jalur ini, manufaktur lokal-antara besar maupun mikro-dapat lebih mudah mengintegrasi diri ke dalam rantai pasok perumahan pemerintah, serta menambah nilai ekonomi bagi daerah tempat proyek pengembangan hunian berlangsung.

Kementerian PKP menegaskan bahwa eliminasi kebutuhan sertifikat tanah memang tidak menguntungkan prosedur akuntansi; sebaliknya, praktik independen BPK dan BPKP mendukung kejelasan, loyalitas, dan transparansi. Dengan pergantian dokumen ke surat keterangan desa, penyertaan kepala wilayah administratif lain menjadi lebih fleksibel dan terintegrasi. Sehingga, penerima program sekaligus UMKM di sektor konstruksi dapat menyelenggarakan proyek sekaligus menyaksikan akuntabilitas di tingkat lokalnya, memperkaya ekosistem perumahan nasional tanpa mengorbankan fondasi hukum.