Bank Indonesia Tambah Pengendalian Inflasi Pangan vs ElNino

BeritaLokal, Jakarta – Antisipasi El Nino, Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan menjadi tema utama diskusi publik pada 23 Juli 2026, ketika Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, memperkenalkan strategi komprehensif yang dirancang untuk menahan lonjakan harga pangan akibat fenomena cuaca ekstrem. Dalam pernyataan yang disampaikan di depan media, beliau menegaskan bahwa meski inflasi tahunan pada Juni 2026 tetap berada di level 3,4 %, tekanan pada kelompok barang volatile food-termasuk beras, bawang putih, dan produk hortikultura-mencapai 5,58 %. Faktor utama peningkatan tersebut diidentifikasi sebagai berakhirnya masa panen di wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), dan Kalimantan, ditambah gangguan distribusi yang dipicu oleh El Nino.

Ricky Gozali menambahkan bahwa tanggapan strategis tidak hanya mencakup pengetatan kebijakan moneter dan fiskal, melainkan juga koordinasi lintas lembaga pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Ia menggarisbawahi bahwa gerakan ini bergantung pada pembentukan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GP IPS), yang fokus pada empat komponen kunci-keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif. Dengan menggandeng 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh nusantara, pihak moneter berencana meninjau secara lebih detail harga, stok, dan logistik melalui sistem real‑time, sehingga dapat melakukan intervensi yang lebih responsif terhadap fluktuasi pasar.

Empat Pilar Ketahanan Pangan

Di bawah naungan GP IPS, BP Indonesia mengalami pergeseran fokus dari sekadar menjaga harga menjadi menjaga ketahanan pangan secara menyeluruh. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung akhir bulan Juli, disebutkan bahwa semua daerah yang belum terwakili akan segera menerima pelatihan manajemen rantai pasokan, termasuk penguatan peran pasar tradisional sebagai titik pengumpulan dan penyebaran produk pertanian. Menurut Ricky, pendekatan ini akan mengurangi ketergantungan pada jaringan distribusi yang terpusat, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap gangguan cuaca dan risiko logistik. Program “4K” ini juga menekankan akan adanya mekanisme komunikasi yang langsung menghubungkan petani dengan konsumen, sehingga informasi harga dan permintaan dapat disulut dengan lebih efisien.

Expansi GP IPS mulai diuji coba di Sumatra dan Jawa, dua wilayah dengan volume produksi terbesar, sebelum diikuti pada 27 Juli 2026 ke wilayah Bali‑Nusa Tenggara. Perluasan ini tidak lepas dari evaluasi sebelumnya: di Bali, defisit pasokan produk olahan kemasan menunjukkan peningkatan 12 % di tengah El Nino, sementara di Nusa Tenggara narasi logistik menunjukkan keterlambatan pengiriman segitiga penting. Akibatnya, hotline koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan Gubernur regional diluncurkan sebagai landasan bagi pasokan beras, jagung, dan sayuran segar. Siklus implementasi ini diajukan dalam iterasi berikutnya ke Kalimantan dan Sulampua, di mana restrukturisasi rute angkutan laut dan darat menjadi fokus utama.

Langkah Praktis Ketahanan Pangan

Berbagai inisiatif selanjutnya dipresentasikan oleh Ricky, yang menegaskan bahwa inisiatif ini bersifat “portfolio” dan dilakukan secara terpadu. Pertama, penerapan praktik pertanian baik (good agriculture practice) oleh petani mikro di setiap daerah, ditopang oleh pelatihan digital farming melalui platform e‑inovasi pertanian. Pelatihan ini meliputi penggunaan sensor kelembaban tanah, irigasi otomatis, serta pemantauan penyakit tanaman lewat aplikasi pintar yang terintegrasi dengan data Cuaca Meteorologi. Kedua, pengembangan sistem irigasi terintegrasi menjadi bagian dari proyek kerja sama antara Bank Indonesia dan Badan Irigasi Nasional, sembari mengurangi kelebihan air yang menimbulkan banjir saat hujan Melaka.

Selanjutnya, BI merencanakan peningkatan kapasitas gudang penyimpanan pascapanen di wilayah Sumipa, yang sehingga jauh mengurangi kerugian pascapanen dari bobot beras, jagung, dan produk hortikultura. Para pihak juga berkomitmen memperkuat hilirisasi produk hortikultura, seperti pengolahan sayur segar menjadi produk beku untuk pasar internasional, meminimalisir pemborosan dan menambah nilai. Untuk menambah ketahanan distribusi, kesepakatan kerja sama antar‑daerah (KAD) diperluas dengan melibatkan operator logistik swasta guna menurunkan biaya angkut melalui subsidi berbasis volume. Terakhir, pergerakan gerakan Pangan Murah lanjutan-yang menggulirkan perseorangan pasar pada lokasi strategis dan waktu yang tepat-diharapkan dapat menempatkan komoditas utama pada titik persediaan dekat konsumen, sehingga menurunkan margin harga transportasi.

Akhirnya, semua program ini diharapkan dapat menekan tekanan inflasi pangan secara signifikan hingga akhir tahun 2026, melaminkan peningkatan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian cuaca ekstrem serta dinamika ekonomi global yang terus berubah. Dengan demikian, ketahanan pangan Indonesia dapat diperkuat tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan inovasi teknologi.