OJK Terbitkan Aturan Baru Dana Pensiun, Fleksibel Sekaligus atau Berkala

BeritaLokal, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbitkan aturan baru mengenai pembayaran manfaat dana pensiun, memberikan fleksibilitas peserta untuk menerima manfaat sekaligus atau berkala. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan 164/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan kebutuhan hukum untuk mengatur pembayaran dana pensiun secara lebih terstruktur.

Selain itu, OJK juga memperkuat peran regulator dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan industri dana pensiun dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi peserta dana pensiun, menjaga stabilitas industri, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Pada Mei 2026, OJK menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-54/D.05/2026 yang mengatur pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda terkait pembayaran manfaat dana pensiun. Menurut OJK, keputusan ini menjadi dasar hukum dalam menerapkan putusan MK dan menjaga konsistensi regulasi. Dengan demikian, pelaksanaan keputusan MK tetap dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan tata kelola industri serta pengawasan regulator.

Batasan Nilai Pembayaran
Dalam kebijakan baru tersebut, manfaat dana pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan peserta, janda, duda, atau anak. Dengan demikian, peserta tidak lagi harus mengikuti batasan nilai pembayaran yang sebelumnya diatur dalam peraturan OJK. Namun, setiap dana pensiun wajib memperoleh pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK sebelum menerapkan kebijakan ini.

Regulasi yang Adaptif
OJK menegaskan bahwa keputusan Anggota Dewan Komisioner tersebut akan berlaku hingga dicabut atau digantikan oleh peraturan perundang-undangan baru. Agus Firmansyah menjelaskan, regulasi ini mencerminkan komitmen OJK dalam menghadirkan aturan yang adaptif terhadap perkembangan hukum dan dinamika industri dana pensiun. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dana pensiun dapat menerima manfaat sesuai haknya, sementara penyelenggara dana pensiun tetap menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu, OJK akan terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Dengan demikian, kebijakan baru ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan tata kelola, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Pertama kali diberikan pada Mei 2026, aturan baru ini menunjukkan kemampuan OJK dalam menghadapi perubahan hukum dan memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel, peserta dana pensiun dapat menyesuaikan diri dengan kondisi finansial mereka, sementara penyelenggara dana pensiun tetap menjaga integritas dan kinerja sistem keuangan. Kebijakan ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan dana pensiun.