Penyaluran KUR Capai Rp 159,8 Triliun hingga Juli 2026

BeritaLokal, Jakarta – Pemerintah memperkuat program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan realisasi hingga Juli 2026 mencapai Rp 159,8 triliun, sebanyak 54,2 persen dari target tahunan Rp 295 triliun. Penyaluran ini menjangkau jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membuka peluang kreativitas untuk memperkuat ekonomi lokal.

Selain itu, sebanyak 2,5 juta pelaku usaha telah menerima KUR, dengan 1,1 juta di antaranya menjadi pengusaha baru atau lulus dari program (debitur graduasi). Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat, terutama di sektor produksi yang mencapai Rp 103,2 triliun atau 64,6 persen target. Menyusul itu, pemerintah tetap berkomitmen pada pencapaian target 65 persen, dengan fokus pada pengembangan usaha baru dan pembentukan nasabah yang mandiri.

Pemangku kepentingan seperti Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menyebutkan bahwa program ini tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pelatihan digitalisasi dan manajemen keuangan. “Kami harapkan penyaluran KUR dapat menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian para pelaku usaha,” kata Ginting dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (13/7/2026).

Di luar instrumen KUR, pemerintah juga mendorong penggunaan program alternatif seperti Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises (ACCESS) dan Bisnis Layak Funding (BISLAF). Dalam periode 2025, ACCESS telah menyalurkan Rp 53,3 miliar kepada 56 pelaku usaha menengah melalui kerja sama dengan delapan perbankan. Sementara BISLAF mendukung 200 UMKM hingga meraih pendanaan sebesar Rp 13,65 miliar.

Kementerian UMKM juga menyelenggarakan program bimbingan permodalan yang disatukan dengan program perumahan rakyat, bertujuan menjangkau 300 UMKM. Pada triwulan I 2026, sebanyak 16 pelaku usaha telah lolos tahap kurasi awal, dua di antaranya berhasil merampungkan pelatihan digitalisasi manajemen keuangan.

Penyaluran KUR yang terus berjalan menunjukkan kesiapan pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal. Namun, tantangan masih ada, seperti regulasi perbankan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan menjadi salah satu solusi penting untuk meningkatkan kemandirian UMKM dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional hingga Juli 2026.