BeritaLokal, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti keputusan Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green sebesar Rp16.250 per liter, yang dinilai menimbulkan keterkejutan bagi masyarakat. YLKI mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses penyesuaian harga dan risiko migrasi konsumen ke Pertalite, BBM bersubsidi.
Selain itu, YLKI juga menyampaikan perspektif terkait dampak anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggerogoti ketersediaan BBM subsidi. Menurut Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, harga BBM nonsubsidi dipengaruhi faktor ekonomi global dan nilai tukar rupiah. Namun, ia menekankan bahwa informasi harus disampaikan secara transparan untuk memudahkan konsumen menyesuaikan pengeluaran.
YLKI mengingatkan risiko migrasi ke Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi, jika harga Pertamax naik. Pihaknya menyebut bahwa potensi perpindahan ini bisa memicu lonjakan permintaan dan gangguan pasokan di daerah terberiak. “Jangan sampai masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi justru menjadi pihak yang dirugikan,” kata Rio dalam keterangan tertulis.
Dalam wawancara, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax sebesar 32% terkait kehabisan anggaran untuk MBG. Ia menegaskan bahwa program ini menyedot anggaran pendidikan yang jangka panjang, menimbulkan risiko penurunan kualitas SDM Indonesia. “MBG justru menjadi beban ekonomi dan memicu krisis keuangan,” katanya.
YLKI juga menekankan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, serta pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok kelas menengah. Pihaknya meminta Pertamina dan pemerintah memperbarui standar pemberitahuan harga agar hak konsumen dapat dijaga.
Sementara itu, YLKI mengingatkan bahwa kebijakan MBG harus dipertimbangkan seiring dengan evaluasi tata kelola perpres tersebut. “Jika tata kelola Perpres MBG tidak diperbaiki, program ini berisiko menjadi beban ekonomi,” kata Bhima.
Kepastian harga Pertamax naik dan risiko migrasi BBM bersubsidi memang mengundang kritik. Dengan demikian, YLKI diharapkan dapat menjadi pilar transparansi dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kesejahteraan sosial.
