Sibuk Roda Uang Tunai di Rusia Saat Internet Mati

BeritaLokal, Moscow – Internet Sering Mati dan Alasan Pajak, Warga Rusia Pilih Andalkan Pakai Uang Tunai menjadi kenyataan bagi ribuan penduduk kota ini, karena gangguan internet yang parah diikuti dengan pergeseran kebijakan pajak yang menekan sektor bisnis kecil. Beberapa keluarga dan pelaku usaha mengungkapkan bahwa memiliki uang tunai memberi rasa aman dan kontrol dalam situasi darurat, terutama ketika jaringan digital mulai henti.

Lebih dari empat tahun sejak pecahnya konflik Rusia‑Ukraina, pemerintah Federal Rusia menambahkan sekitar US$ 20 miliar, atau setara dengan Rp 359,5 triliun bila menghitung kurs dolar-rupiah sekitar 17.976, ke sirkulasi uang tunai sejak awal tahun 2026. Data Bank Sentral menunjukkan peningkatan ini merupakan lonjakan terbesar sejak era pandemi Covid‑19. Sejumlah analisis menilai angka ini sebagai upaya menanggulangi blokade internet seluler yang diprediksi oleh Kremlin untuk mematikan akses di wilayah terpengaruh oleh serangan drone Ukraina, membatasi penggunaan kartu kredit dan debit dalam transaksi harian.

Menurut pelaporan BBC pada Senin (20‑Juli‑2026), serangan drone tersebut memaksa otoritas untuk menonaktifkan jaringan internet seluler di banyak wilayah, sehingga banyak warga tidak bisa menggunakan kartu konvensional untuk membeli kebutuhan pokok. Situasi ini sekaligus memicu warga bergelut muram di mana mereka tumbuh ketergantungan pada uang tunai yang dianggap lebih dapat diandalkan. Seorang wanita di pusat kota Moscow mengaku, “Jika ada keadaan darurat di kota, saya masih bisa membeli kebutuhan dasar walau internet mati.”

Penggunaan uang tunai memang tidak baru bagi Rusia; penggalan ekonomi gelap di era Soviet sudah membiasakan publik memasukkan uang “di bawah kasur.” Namun, situasi sekarang lebih dramatis, karena di luar ketidakpastian akibat perang, pemerintah juga menargetkan pendapatan melalui peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 20% menjadi 22% pada Januari lalu. Pendorong tersebut mengharuskan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menanggung beban pajak lebih tinggi, sehingga banyak di antaranya mengalihkan pelanggan untuk membayar tunai guna menyembunyikan pendapatan dari catatan buku mereka. Tanpa catatan resmi, penghasilan yang tidak terlaporkan menambah jumlah pajak yang tidak terenzim.

Sebuah survei pada bulan Mei oleh Opora Russia, asosiasi UKM terbesar di Rusia, mengungkapkan bahwa sekitar 6% pengusaha telah beralih ke “skema abu‑abu” guna mengatasi beban pajak. Menurut survei tersebut, hampir separuh dari pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa mereka telah mulai menghindari penerbitan struk kasir dan menggunakan uang tunai untuk gajian karyawan. Ucapan tersebut mengonfirmasi pernyataan direktur keuangan Sberbank, bank terbesar di Rusia, Taras Skvortsov, ketika ia menyebutkan “tanda‑tanda serius” tentang banyak usaha yang membayar gaji “di dalam amplop” secara tersembunyi.

Sementara itu, motif pemerintah menambah beban pajak tidak hanya bersifat fiskal melainkan juga strategis. Seorang peneliti senior non‑residen di Pusat Analisis Kebijakan Eropa, Alexander Kolyandr, menyebutkan bahwa “di satu sisi, pemerintah mencoba mendapat lebih banyak uang dari masyarakat dengan memberlakukan pajak lebih tinggi serta denda dan biaya lain.” Namun “di sisi lain, demi menahan ‘serangan teroris’, mereka malah merusak strategi tersebut dengan mempersulit pengumpulan pajak” melalui penonaktifan internet seluler. Pendekatan ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan pendapatan negara dan dinamika ekonomi lokal yang ketat.

Para ahli terkejut melihat bahwa sejak pengumuman mobilisasi parsial pada September 2022 dan pemberontakan kecil oleh kelompok tentara bayaran Wagner di Juni 2023, sirkulasi uang tunai telah meroket. Sementara sektor migas tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara, meningkatnya harga minyak seiring konflik Iran tidak cukup mengatasi kelemahan ekonomi keseluruhan. Ivan Bulgarchuk, analis ekonomi yang bekerja di Think‑Tank Rusia, menilai bahwa meski pendapatan negara sembari meningkat, pertumbuhan Bruto Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026 diprediksi turun menjadi 0,4%, yang menandakan potensi pertumbuhan terlemahnya sejak 2022.

Di tengah semua debu ini, para konsumen merasakan perubahan langsung dalam cara mereka bertransaksi. Kontak terakhir dengan seorang copywriter di Moskow, Anton, mengembalikan kenangan bulan Bali, di mana ia pernah dijanjikan diskon untuk pembayaran tunai. Menurut Anton, diskon tersebut tidak diacak, ia datang menghasilkan bunga saat pemerintah menaikkan pajak. Pada hari Kemerdekaan Rusia bulan Mei lalu, Anton juga melaporkan bahwa sejumlah pelanggan kesulitan menarik uang tunai di mesin ATM terdekat, sehingga mereka berkeliling kota mencari mesin yang masih beroperasi dan memiliki saldo. Para pelanggan menilai bahwa kemampuan untuk menerima uang tunai menjadi modal penting dalam menavigasi ketidakpastian finansial.

Sementara suku bunga deposito di Sberbank masih menawarkan 10% untuk penabung, ternyata tidak semua nasabah memilih opsi tersebut. Data bank sentral menunjukkan bahwa pada bulan Mei, rakyat Rusia menarik tunai sebesar 550 miliar rubel, setara dengan Rp 126,3 triliun (kurs rubel ke rupiah sekitar 229), dari deposit jangka waktu tetap. Dari antara jumlah tersebut, 200 miliar rubel, atau Rp 45,9 triliun, berasal dari penarikan dana retail. Fluktuasi ini reflektif dari kepercayaan penerimaan pajak, di mana uang tetap berada di tangan masyarakat daripada “dijadikan sistem bank”.

Tindak lanjut kebijakan pajak ini memang berjalan ke arah lebih minimis, dengan Kremlin memperingatkan bahwa aturan baru tersebut tidak boleh memaksa perusahaan memasuki industri gelap. Namun situasi internet yang sering mati secara tidak terduga, bersama pergeseran regulasi pajak, menyebabkan ketidakpastian dalam pengeluaran konsumen dan pengambilan keputusan bisnis kecil. Setiap transaksi tunai baru menjadi bentuk mitigasi terhadap dampak ketidakstabilan, sekaligus merupakan cermin perubahan berat bagi micro‑economy Rusia yang berusaha bertahan di tengah tekanan geopolitik.